RENCANA PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

22 10 2010

Abstrack

E-government can be understood as government efforts to provide public services efficiently and effectively by utilizing information and communication technology. To achieve the needed rules of the government through the Presidential Instruction No. 3 of 2003 in order to implement e-Government nationally based on the National Strategy Policy and Development of e-Government. This thesis will describe a theoretical study of the development plan of e-government in Karimun regency government environment, by using Enterprise Architecture Planning (EAP) according to the stages towards achieving success in e-government development. Starting from the initial stage, modeling services, understanding of current conditions, development of data architecture, application architecture, technology architecture and implementation plans. Through the transformation process of e-government, government can optimize the utilization of information technology advances for partition-screens eliminate bureaucratic organization, and form a network of management systems and work processes that allow government agencies to work in an integrated manner to simplify access to all information and public services must provided by the government.

Key words : e-Government, e-Government Development Framework, Enterprise Architecture Planning.

 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Penataan yang dilaksanakan harus diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi.

Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government (e-Government Development Framework) melalui INPRES No. 3 Tahun 2003 yang merupakan payung bagi seluruh kebijakan detil teknis di bidang e-government. Agar kebijakan pengembangan e-government dapat dilaksanakan secara sistematik dan terpadu, maka masih diperlukan peraturan, standarisasi dan panduan yang konsisten dan saling mendukung (Menteri Komunikasi dan Informasi, 2003).

Bukan hal sulit membayangkan bagaimana bentuk dan keadaan suatu kota, jika kota tersebut tidak memiliki perencanaan dalam pembangunan dan pengembangannya, maka pembangunan kota berjalan secara tumpang tindih, peningkatan kualitas jalan dilakukan dengan menggunakan aspal hotmix tetapi beberapa saat kemudian jalan yang sama segera digali untuk membuat saluran air, jalur pipa listrik, telekomunikasi dan sebagainya sehingga jalan tersebut menjadi berantakan kembali. Berdasarkan hal tersebut, segala sesuatu akan berjalan dengan baik jika kita memiliki sebuah perencanaan. Diperlukan adanya rencana yang baik, utuh dan menyeluruh untuk membangun dan mengembangkan sebuah kota. Begitu halnya dengan pemanfaatan teknologi informasi diperlukan adanya perencanaan yang baik untuk mengembangkan aplikasi sistem informasi disebuah organisasi (Surendro Kridanto, 2009).

Kabupaten Karimun sebagai salahsatu daerah yang berada di Indonesia tepatnya di Provinsi Kepulauan Riau dan termasuk ke dalam daerah perdagangan dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone) mendorong Pemerintah Kabupaten Karimun untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap investor, pengusaha, masyarakat bisnis yang ingin menanamkan modalnya. Tujuan utama pengembangan e-government adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi layanan publik sebagai hasil dari pemanfaatan teknologi informasi. Dengan menerapkan e-government banyak manfaat yang didapatkan pemerintah salahsatunya percepatan penyerapan tenagakerja dari investor yang menanamkan modal akibat dari proses perizinan yang mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan izin usaha (mendirikan perusahaan), masyarakatpun dipermudah untuk mendapatkan informasi yang menyangkut pelayanan dari lembaga pemerintah seperti pelayanan :

  1. Pendaftaran (tanda daftar perusahaan, tanda daftar rekanan, tanda daftar perdagangan, tanda daftar industri kecil dan menengah, dan lain-lain).
  2. Perizinan (IMB, SIUP, SIM, STNK, Ijin Lokasi, Ijin Gangguan, Izin Penambangan, dan lain-lain).
  3. Kependudukan (KTP, Akta Lahir, Akta Nikah, Akta Kematian, Kartu Keluarga, Kartu Izin Menetap Sementara, dan lain-lain).
  4. Pembayaran (Pajak, Cukai, Iuran, Retribusi, Listrik, Air, Telepon, dan lain-lain).
  5. Informasi (Kebijakan Publik, Potensi Daerah, Kegiatan Instansi, Darurat Bencana, GIS/Pemetaan, Kesehatan, Pendidikan, Pariwisata, Industri, Perdagangan, Investasi, Pertanian, dan lain-lain).

Mewujudkan e-government dengan pelayanan yang berbasis elektronik, dibutuhkan sebuah perencanaan yang baik utuh dan penyeluruh, sehingga pemerintah daerah mengembangkannya sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Untuk mengelola suatu organisasi/pemerintah atau sistem besar yang bersifat kompleks diperlukan sebuah arsitektur, arsitektur adalah rancangan dari segala jenis struktur, baik fisik maupun konseptual, baik nyata maupun maya. Terlepas dari konteks permasalahannya, kata ”arsitektur” menyiratkan suatu perencanaan yang diwujudkan dengan model dan gambar dari bagian/komponen dengan berbagai sudut pandang. Arsitektur yang mengarah kepada suatu organisasi (enterprise), enterprise dapat disimpulkan bukan hanya perusahaan (company) yang berorientasi kepada profit saja, tetapi juga bisa berupa organisasi non-profit/nirlaba seperti pemerintah, institusi pendidikan ataupun organisasi amal.

Penulisan tesis ini menggunakan Architecture Enterprise Planning untuk Rencana Pengembangan e-government di Pemerintah Kabupaten Karimun. Setiap organisasi mengembangkan arsitektur enterprise-nya sendiri, berdasarkan definisi dan keadaan perusahaan/pemerintahannya. Arsitektur enterprise merupakan salahsatu cara mewujudkan gambaran tentang organisasi secara logis, utuh, dan lengkap yang hasilnya meliputi :

  1. Arsitektur Bisnis
  2. Arsitektur informasi
  3. Arsitektur Aplikasi
  4. Arsitektur Teknologi

Arsitektur enterprise dapat digunakan untuk mengembangkan masterplan, blue print, ataupun rencana induk pengembangan sistem informasi bagi organisasi.

Arsitektur enterprise adalah kumpulan prinsip, metode, dan model yang bersifat masuk akal yang digunakan untuk merancang dan merealisasikan sebuah struktur organisasi enterprise, proses bisnis, sistem informasi dan infrastrukturnya. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa arsitektur enterprise merupakan cara untuk menggambarkan model operasional enterprise yang mencakup aspek perencanaan bisnis, operasional bisnis, otomasi, hingga infrastruktur teknologi informasi pendukungnya. Arsitektur enterprise memiliki empat komponen/domain utama yaitu : arsitektur bisnis, arsitektur informasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur aplikasi. Sehubungan dengan keempat komponen ini, produk arsitektur enterprise akan berupa grafik, model, dan/atau narasi yang menjelaskan lingkungan dan rancangan enterprise (Surendro Kridanto, 2009)

Negara-negara maju yang memanfaatkan teknologi digital (Electronic Digital Services) telah melahirkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan yang baru, yang mereka istilahkan sebagai Electronic Government (E-Government). Berbagai definisi yang ada mengenai E-Government (tergantung dari negara yang bersangkutan) memperlihatkan sebuah keinginan yang sama, yaitu bertransformasinya bentuk-bentuk interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya yang terlampau birokratis, menjadi mekanisme hubungan interaksi yang jauh lebih bersahabat (Indrajit.R.E, 2002). Hasil dari laporan PBB, semakin banyak negara-negara maju dengan ekonomi yang kuat dan bangsa dengan struktur politik yang demokratis untuk memimpin dari pengabdosian e-government baik dari  tingkat nasional (negara), subnasioanal (pemerintah provinsi) maupun lokal (pemerintah kabupaten/kota). (Norris Donald F, 2007).

Negara besar yang terdepan di dalam referensi Indrajit.R.E (2002), yang mengimplementasikan konsep e-Government yaitu Amerika dan Inggris melalui Al Gore dan Tony Blair, telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-governmnet bagi suatu negara, antara lain :

  1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi diberbagai bidang kehidupan bernegara.
  2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.
  3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
  4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
  5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
  6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Dengan kata lain, negara-negara maju memandang bahwa implementasi e-government yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat disuatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu, implementasinya disuatu negara selain tidak dapat ditunda-tunda, harus pula dilaksanakan secara serius, di bawah suatu kepemimpinan dan kerangka pengembangan yang holistik, yang pada akhirnya akan memberikan/mendatangkan keunggulan kompetitif secara nasional (Indrajit.R.E, 2002).

Konsep e-government bukanlah sebuah inisiatif yang mudah dan murah. Sebelum memutuskan untuk mengalokasikan sejumlah sumber daya yang sangat besar, harus dimengerti terlebih dahulu latar belakang apa yang menyebabkan inisiatif e-government perlu (atau tidak) untuk diimplementasikan. E-government bukanlah sebuah obat atau jalan pintas menuju pada perbaikan atau pertumbuhan ekonomi yang signifikan secara cepat, atau pencapaian efisiensi kinerja pemerintahan dalam waktu singkat, atau pembentukan mekanisme pemerintahan yang bersih dan transparan; e-government adalah sarana atau alat untuk menuju kepada obyektif-obyektif tersebut.

E-government tidak dapat dibangun dan diterapkan hanya dengan sekedar menyusun peraturan atau kebijakan dari pemerintah atau pimpinan negara semata, namun memerlukan proses kerja keras yang diawali dengan perubahan paradigma yang bermuara pada perekayasaan ulang proses (business process) yang terjadi di pemerintahan. Dari sudut ini terlihat bagaimana sulit dan kompleksnya harus melakukan perancangan ulang sejumlah proses di dalam pemerintahan, terutama yang bersifat lintas sektoral atau antar departemen.

Menggunakan komputer atau teknologi informasi semata di dalam proses pemerintahan belum berarti bahwa konsep e-government telah diterapkan, karena belum tentu kehadiran benda tersebut dapat merubah kinerja pemerintah. Memfokuskan diri pada teknologi dalam pengembangan e-government adalah sebuah langkah yang keliru. Perlu dipahami bahwa teknologi hanyalah merupakan instrumen untuk terciptanya sebuah transformasi peranan pemerintah, dari yang bersifat birokrasi, menjadi sebuah ”lembaga” yang berorientasi proses untuk melayani ”pelanggannya” – yang dalam hal ini adalah masyarakat, komunitas bisnis (industri) dan para stakeholder lainnya. Sebuah negara memutuskan untuk mengimplementasikan e-government karena percaya bahwa dengan melibatkan teknologi informasi di dalam kerangka manajemen pemerintahan, akan memberikan sejumlah manfaat (Indrajit.R.E, dkk. 2005). Beberapa manfaat pengembangan e-government yaitu :

  1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan komunitas negara lainnya.
  2. Memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas di kalangan penyelenggara pemerintahan.
  3. Mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan.
  4. Menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas, dan lain sebagainya.

Melalui tesis ini  bagaimana suatu daerah (Pemerintah Kabupaten Karimun) merencanakan pengembangan e-government dengan merancang arsitektur organisasi (enterprise arsitecture) yang didalamnya terdapat arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, arsitektur teknologi dan arsitektur aplikasi. sehingga di dalam penerapannya Pemerintah Kabupaten Karimun mempunyai acuan yang jelas dan tidak tumpang tindih dalam mengembangkan e-government dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan atau persiapan dalam mengembangkan e-government. Pemerintah Kabupaten Karimun telah melakukan usaha dalam mengembangkan e-government namun pengembangan tersebut tidak didukung dengan perencanaan yang baik, bisa dilihat dari usaha pembuatan website pemerintah http://www.kab-karimun.go.id , namun pembuatan website tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan website hanya sebatas menginformasikan lembaga berdasar tugas pokok dan fungsi dari lembaga tersebut kepada masyarakat.

Sistem informasi kepegawaian yang menyangkut data-data pegawai belum dikelola secara baik hanya sebatas menyimpan data pegawai didalam hardisk belum menggunakan database server untuk memanajemen data pegawai walaupun sudah menggunakan program aplikasi sistem informasi kepegawaian. Menggunakan jaringan komputer LAN (Local Area Network), namun tidak semua lembaga telah tersambung kejaringan. Baru tahap sosialisasi e-government dengan melakukan pelatihan internet dan pembuatan website kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Belum adanya badan yang profesional bertanggung jawab untuk mengembangkan e-government.

Mengembangkan e-government tidak hanya menggunakan komputer (jaringan komputer), website, penggunaan dokumen elektronik maupun program aplikasi, namun lebih dari itu dibutuhkan sebuah perencanaan yang  baik, utuh dan menyeluruh untuk membangun dan mengembangkan e-government.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan suatu masalah di dalam mengembangkan e-government, Pemerintah Kabupaten Karimun merancang arsitektur untuk Mengembangkan e-government mulai dari perancangan arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi dan merencanakan implementasi/migrasi. Dengan mengacu kepada Inpres No.3 Tahun 2003 membentuk badan/dinas (nomenklatur) yang khusus bertanggung jawab untuk mengembangkan e-government serta penamaan website pemerintah kabupaten yang disesuaikan dengan Permenkominfo No.28 Tahun 2006.

Tahapan-tahapan untuk mencapai suatu kondisi yang ideal, tahapan tersebut menyangkut hal-hal apa saja yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun untuk menerapkan konsep e-government. Yang harus diperhatikan Pemerintah Kabupaten Karimun yaitu memahami kondisi di lingkungan lembaga pemerintah tersebut, seperti pelayanan publik saat ini, pendataan, infrastruktur, dan teknologi yang digunakan, agar ketika mengembangkan konsep e-government Pemerintah Kabupaten Karimun sudah mengetahui sumber daya-sumber daya yang dimiliki dan yang harus dilakukan perubahan. Untuk merencanakan pengembangan e-government digunakan Enterprise Architecture Planning (EAP) dari kerangka dasar ini e-government dikembangkan sesuai tahapan-tahapan yang harus dilakukan lembaga Pemerintah Kabupaten Karimun.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam tesis ini adalah :

  1. Merencanakan pengembangan e-government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan, agar pengembangan e-government berjalan dengan konsep yang jelas dan terarah.
  2. Mengarahkan pengembangan e-government berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Inpress No.3 Tahun 2003.
  3. Membantu Pemerintah Kabupaten Karimun untuk merencanakan pengembangan e-Government dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
  4. Memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten Karimun akan manfaat mengembangkan e-Government untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Karimun.
  5. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

 

1.4 Ruang Lingkup atau Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan fokus, berikut ini adalah ruang lingkup dan batasan pembahasan yang ditentukan :

  1. Tesis ini membahas perencanaan pengembangan e-government dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dengan menggunakan Architecture Enterprise Planning (AEP).
  2. Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah studi empiris berupa pengamatan secara langsung maupun melalui dokumentasi yang ada.
  3. Tesis ini tidak membahas/menjelaskan cara mendisain program aplikasi, merancang sistem, basis data ataupun jaringan.
  4. Tesis ini tidak membuat atau menjelaskan/mendisain pembuatan website pemerintah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis ini terdiri dari beberapa bab, yang di mulai dari Bab I Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah pengembangan e-government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Merumuskan permasalahan pengembangan e-government, tujuan dan manfaat penelitian pengembangan e-government serta ruang lingkup permasalahan pengembangan e-government di Pemerintah Kabupaten Karimun.

Bab II Landasan Teori yang digunakan di dalam pengembangan e-government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, menjelaskan pengertian e-government menurut referensi-referensi yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Bab III Obyek Penelitian, menjelaskan lingkungan pemerintah kabupaten karimun dari segi geografis, wilayah, penduduk, dinas-dinas, kantor maupun badan serta visi – misi Pemerintah Kabupaten Karimun. Bab IV Metodologi yang digunakan, kerangka berpikir yang berisikan tahapan-tahapan perencanaan pengembangan e-government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Bab V Hasil Penelitian berisikan pengembangan dari metodologi yang digunakan tahap-tahap rencana pengembangan e-government. Bab VI Kesimpulan dan Saran, berisikan tentang kesimpulan pengembangan e-government di Pemerintah Kabupaten Karimun serta saran-saran untuk mengembangkan e-government lebih baik lagi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Iklan

Aksi

Information

4 responses

6 01 2012
Nova

Mas tesisnya pakai eap juga ya? saya juga sedang menyusun tesis nih mas, mau tanya dong….mas punya rekomendasi tesis internasional yang pakai metode enterprise architecture planning juga ga ? kalau ada boleh dong di share….thanks b4

16 01 2012
tohaghafara

Iya saya pakai EAP (ENTERPRISE ARCHITECTURE PLANNING) saya mengembangkan dan menjelaskan tahapan – tahapan dalam pengembangan arsitektur enterprise. kalau rekomendasi tesis international saya sih gak ada cuman referensinya.,,, salah satu buku referensi yang saya pakai buku karangan KRIDANTO dari ITB (kebetulan dia dosen saya di pasca sarjana) yang berjudul RENCANA INDUK SISTEM INFORMASI. di dalam bukunya ada EAP.,, tapi untuk penjelasan dari buku tersebut agak sulit dimengerti… aku anda mau mempelajari anda baca, berulangkali anda pahami lagi. jawabannya tergantung dari pemahaman kita, penggunaan EAP itu sebenarnya simple loh.,, tergantung dari mana kita berangkat. belum tentu referensi dari luar itu lebih baik dari dalam.,, terkadang materinya lebih mudah ketimbang apa yang kita pikirkan.

oh iya.,,, salam kenal.,, dan selamat mengerjakan tesis dengan EAP nya ya.,,, Chayoooo…!

19 03 2012
Angga

Mas,, selain dari bukuna bapak Kridanto apa ada referensi terkait arsitektur bisnis? soalnya skripsi saya mengambil topik arsitektur bisnis..

22 03 2012
tohaghafara

untuk buku referensi arsitektur bisnis ada di Zachman Framework pengembangannya… di dalam buku kridanto ada membahas Zachman framework namun tidak lengkap.,, saya pernah membaca buku Michael E Porter (Competitive Advantage) Cover nya warna hitam.,, klu nggak salah disitu ada.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: