ADSI Untuk Keamanan Sistem Informasi Pada Transaksi Online

18 08 2011

Keamanan Sistem Informasi pada Transaksi Online

Keamanan Sistem Informasi (SI) menjadi bagian yang sangat penting untuk menjamin keutuhan data dan informasi yang akan dihasilkan dari suatu proses pengolahan data. Telah banyak prosedur ditemukan dan dirumuskan yang intinya menjamin perlindungan data dan informasi, baik dari faktor kecerobohan maupun masalah teknis dan etika yang dapat merusak atau menghambat proses distribusinya. Prosedur itu diperlukan, karena untuk mengatasi hal itu tidak cukup hanya dari sisi teknis teknologi saja. Menurut Hary Gunarto, Phd sedikitnya terdapat tiga macam pengendalian, yaitu: kontrol sistem, kontrol prosedural dan kontrol fasilitas. Ketiga prosedur pengendalian tersebut jika dirumuskan dan diimplementasikan dengan baik dipercaya dapat memberikan pengamanan yang optimal terhadap data dan informasi yang ada.

Kontrol Sistem

Kontrol ini merupakan usaha untuk menyakinkan bahwa keakuratan dan validitas dari kegiatan SI dapat dilaksanakan kapan saja dan dimanapun kegiatan itu dioperasikan. Pengendalian perlu diciptakan untuk dapat melakukan kegiatan pemasukan data, pemrosesan dan penyimpanan sebagaimana mestinya. Jadi pengendalian di sini direncanakan untuk memonitor dan menjaga kualitas dan keamanan dari peralatan input, pemroses, output dan aktifitas penyimpanan serta distribusi dari SI yang dimaksud. Kualitas input akan sangat menentukan hasil akhir pemrosesan. Bahkan dikenal istilah garbage in, garbage out, yang berarti kesalahan pada saat pemasukan data akan menghasilkan informasi yang salah pula. Pengendalian input itu meliputi: penggunaan password yang akan membatasi pengakses sistem, pendeteksian terhadap jenis data yang dimasukkan misalnya numerik atau abjad, serta kontrol terhadap pemasukan kode yang dibantu dengan alat seperti bar code reader untuk memperkecil human error. Setelah pemasukan data dilaksanakan dengan benar, komputer akan memproses data dengan prosedur atau rumus yang telah ditetapkan. Pengendalian proses diperlukan untuk memastikan apakah prosedur atau rumus perhitungan yang digunakan telah bebas dari kesalahan aritmatika dan logika.
Sementara itu, pengendalian output perlu dilakukan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan bebas dari kesalahan. Hal itu sangat penting artinya mengingat output dari sebuah SI akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Kendali SI berikutnya meliputi pengendalian terhadap penyimpanan yang memastikan bahwa masukan, prosedur dan hasil proses sudah terdokumentasikan pada media penyimpanan. Pengendalian disini termasuk memastikan bahwa media penyimpanan berada dalam kondisi yang baik, tidak terinfeksi virus dan terhindar dari gangguan secara fisik.

Kontrol Prosedural

Untuk menjaga agar layanan informasi cukup aman, maka selain kontrol Sistem, dibutuhkan kontrol prosedural yang mengatur tentang adminsitrasi kepegawaian secara efektif dan rapi, pelaksanaan kegiatan rutin dan adanya pembagian tugas diantara pengelola secara rapi dan disiplin.
Administrasi kepegawaian yang baik akan menjamin keamanan SI tanpa harus dipaksakan. Adminstrasi ini dapat dimulai dari adanya aturan tertulis bagi semua pemakai komputer tentang tata cara pengoperasian yang aman. Peraturan ini juga memuat larang untuk membawa makanan dan minuman di dekat komputer, karena dapat mengundang resiko. Di samping itu, administrasi kepegawaian juga mengatur siapa saja yang memiliki hak akses untuk komputer-komputer tertentu dan di ruang tertentu. Staf yang masih masa percobaan atau belajar tidak diperkenankan untuk menyentuh komputer-komputer yang mengoperasikan aplikasi-aplikasi kritis. Dalam upaya menyusun kontrol prosedural ini juga harus dirumuskan, antara lain prosedur backup data, login dan logout, serta penggunaan peralatan yang ada.

Kontrol Fasilitas

Kontrol fasilitas merupakan usaha untuk melindungi fasilitas fisik sistem ini dari kerusakan dan pencurian. Pusat-pusat komputer dan layanan informasi sangat peka terhadap ancaman semacam ini, termasuk di dalamnya hal-hal yang disebabkan karena adanya kecelakaan, sabotase dan pemakaian oleh orang yang tidak berhak.

Beberapa upaya kontrol fasilitas yang dapat dilakukan antara lain meliputi melakukan kompresi agar dapat menjaga tingkat kepadatan lalu lintas data dalam jaringan, enkripsi dan dekripsi untuk menjaga keamanan data baik yang tersimpan dalam harddisk maupun yang melintas dalam jaringan.

Kompresi Data

Perusahaan-perusahaan yang mengoperasikan jaringan komputer seringkali mengharapkan agar dapat menekan biaya pengiriman data. Biaya itu sangat tergantung dengan ukuran berkas yang dikirimkan. Oleh karena itu, dengan melakukan kompresi terhadap berkas, akan dapat menghemat biaya pengiriman data. Pemampatan ukuran berkas melalui proses kompresi hanya diperlukan sewaktu berkas tersebut akan disimpan atau dikirim melalui media transmisi. Apabila berkas tersebut akan ditampilkan lagi pada layar monitor, maka data yang terkompresi tersebut harus dibongkar lagi dan dikembalikan pada format semula agar dapat dibaca kembali. Proses pembongkaran berkas yang dimampatkan ini disebut dekompresi. Beberapa teknik kompresi yang sering digunakan, yaitu Null Supression, Bit Mapping, Run Length, Half-byte Packing dan Diatomic Encoding.

Keamanan Data

Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dalam suatu jaringan, maka diperlukan suatu teknik untuk melindungi data. Kriptografi merupakan suatu bidang pengetahuan yang mengetengahkan penggunaan persamaan matematis untuk melakukan proses enkripsi maupun dekripsi data. Teknik ini digunakan untuk mengkonversi data dalam kode-kode tertentu (enkripsi) agar data yang ditransmisikan melalui Internet tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak. Bagi orang yang berhak akan memiliki kunci untuk mengkonversi kembali ke dalam bentuk yang dapat dibaca (dekripsi). Menurut Onno W. Purbo, kriptografi modern menyediakan beberapa fungsi keamanan seperti tanda tangan digital dan aturan dalam pembentukan kunci. Beberapa jenis standar enkripsi data secara konvensional yang secara umum telah digunakan antara lain: Caesar cipher, Letter map dan Transposition cipher
Masih banyak lagi teknik enkripsi yang lebih modern, yang memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi untuk dibongkar oleh orang yang tidak berhak, seperti metode RSA yang diciptakan oleh Ron Rivest, Adi Shamir dan Leonard Adleman; Elgamal yang diciptakan oleh Taher Elgamal dan Digital Signature Algoritm (DSA) yang diciptakan oleh David Kravitz.

Di samping itu, keamanan data pada saat pengiriman, juga ditentukan oleh pengirim itu sendiri. Seperti pada kasus KlikBCA, dimana sejumlah nasabah yang salah mengetikkan nama situs itu menjadi KliCBA atau KlickBCA atau kesalahan lainnya telah mengakibatkan ia melakukan transaksi pada situs yang salah.

Pada kasus KlikBCA itu, maka tanggung jawab keamanan data khususnya pada saat transaksi tidak hanya 100% menjadi tanggung jawab pengelola sistem, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemakai sistem.

Kehilangan Data

ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar di saat kita bertransaksi secara online dapat terjaga data yang kita miliki. diantara nya.

  • Menggunakan Token Key,  Teknologi internet banking sekarang sebenernya sudah termasuk aman. Memang tidak 100% (tidak ada yang aman 100% di dunia ini ) dengan
  • teknologi token key (dimana kita dikasi seperti kalkulator kecil dari bank,
  • kita masukan pin trus ada kluar angka – angka. Angka – angka  itu yg kita jadikan password untuk masuk ke situs inet banking). Token Key ini WAJIB kalau mau coba – coba Online Banking.
  • Jangan pernah memberikan informasi nomor pin atau pasword ke orang lain.
  • Email dari bank (atau setidaknya mengaku dari bank) 99% adalah PALSU (ini khusus email untuk permintaan registrasi ulang). Salah satu praktek standar bank – bank  adalah untuk tidak menggunakan Email sebagai media komunikasi. Meskipun kadang – kadang memang mereka pakai, pihak bank TIDAK AKAN memasukkan LINK APAPUN dalam kondisi apapun. Kalau anda menerima email dari bank dan ada linknya, bisa dipastikan klo itu palsu.

 

Availability

Didalam membuat sebuah rancangan sistem informasi di butuhkan ketersedian teknologi yang dapat menunjang dari program aplikasi tersebut.  Namun tidak hanya perangkatteknologi yang harus disediakan melainkan juga ketersedian database untuk menyimpan data dan mengelolanya dengan tingkat keamanan yang terjamin. Ketersedian sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap sistem informasi.

 

Data Integrity

Akurasi dari data dan penyesuaiannya terhadap pengertian yang diharapkan, khususnya setelah ia dipindakan atau diproses. Dalam sistem database, pemeliharaan integritas data dapat termasuk pengesahan isi field individu, pemeriksaan nilai field satu terhadap yang lain, pengesahan data dalam satu file atau tabel yang dibandingkan terhadap file atu tabel lain, dan pemeriksaan bahwa sebuah database berhasil dan secara teliti diperbaharui untuk setiap transaksi.

 

 Copy Right

Hak Cipta, membangun sebuah sistem dan mendesign nya menjadi sebuah architecture sistem dengan melakukan tahapan – demi tahapan / procedure – procedure :

  • Sistem dikembangkan untuk manajemen
  • Sistem yang dikembangkan adalah investasi
  • Sistem yang dikembangkan perlu orang terdidik
  • Sistem yang dikembangkan harus memiliki tahapan/proses.
  • Proses pengembangan sistem tidak harus urut
  • Jangan takut membatalkan proyek
  • Dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem

 

DIGITAL DEVIDE

 Cara Penanggulangan Digital Gap

Digital Gap terjadi adanya kesenjangan – kesenjang dalam hal penggunaan digital, baik dari segi teknologi maupun pengaplikasian sistem, untuk mengurangi tingkat kesenjangan digital kota – kota besar dengan daerah yang masih berkembang di butuhkan campur tangan Pemerintah dalam hal ini sebagai Stake Holder untuk mengurangi kesenjangan tersebut, dengan cara memberikan fasilitas baik sarana maupun prasaran terhadap daerah yang terisolasi atau yang masih berkembang. Kerjasama juga di butuhkan dari pihak swasta seperti TELKOMSEL untuk mengurangi kesenjangan tersebut, baik pemberian sarana yang sifatnya gratis seperti hot spot dan membangun tower – tower di daerah – daerah yang belum bersentuhan dengan teknologi informasi.

Iklan




AUDIT SISTEM INFORMASI

18 08 2011

Checklist point pemeriksaan Komputer Server dan Komputer Teller serta penggunaan.

AUDIT SISTEM INFORMASI (SERVER)

NO

PEMERIKSAAN KOMPUTER SERVER

KETERANGAN

HARDWARE

SOFTWARE

PENGGUNAAN

ADA

TIDAK

Jaringan (Network)        

1

LAN (Local Area Network)    

2

WAN (Wide Area Network)    

3

MAN (Metropolitan Area Network)    

4

Wireless (tanpa kabel)    

5

INTERNET    

6

HOTSPOT/ACESS POINT    

7

ROUTER    

8

HUB    

9

SWITCH    

10

MODEM    

11

VPN (Sharing Document)    

CABEL    

12

UTP    

13

COAXIAL    

14

FIBER OPTIC    

15

FIREWALL    

16

UPS    

17

STABILIZER    

    SISTEM OPERASI  

18

  Windows Server 2000  

19

  Windows Server 2003  

20

  Windows Server 2008  

21

  LINUX MICROTIC  

22

  LINUX UBUNTU  

23

  LINUX REDHAT  

24

  LINUX DEBIAN  

25

  MAC OS X  

26

  SUN SOLARIS  

    PROGRAM APLIKASI  

27

  Aplikasi Firewall  

28

  ANTI VIRUS  

29

  ANTI SPYWARE  

30

  ANTI BOOTNET  

31

  MALWARE PROTECTION  

32

  DATA SECURITY MANAGER  

33

    PASWORD ADMINSTRATOR

34

    SCREEN SERVER PASWORD

35

    PASWORD WIRELESS (HOTSPOT)

36

    RUANG KHUSUS SERVER

37

    LEMARI KACA SERVER

38

    PENDINGIN (AC) RUANG SERVER

39

    Camera Circuit Television (CCTV)

KUNCI RUANGAN SERVER

40

    GEMBOK

41

    FINGERPRINT

42

    CARD ACESS CONTROL

43

    BIOMETRIC SECURITY

44

    BARCODE PIN

      STAFF (KARYAWAN)

45

    ADMINISTRATOR

46

    TEKNISI

47

    SATPAM

AUDIT SISTEM INFORMASI (TELLER)

NO

PEMERIKSAAN KOMPUTER TELLER

KETERANGAN

HARDWARE

SOFTWARE

PENGGUNAAN

ADA

TIDAK

Jaringan (Network)        

1

LAN (Local Area Network)    

 

2

Wireless (tanpa kabel)    

 

3

INTERNET    

 

4

MODEM    

 

5

VPN (Sharing Document)    

 

6

UPS    

 

7

STABILIZER    

 

8

PRINTER    

 

9

SCANNER      

  SISTEM OPERASI      

10

  Windows 98      

11

  Windows ME      

12

  Windows XP  

 

13

  Windows VISTA      

14

  Windows SEVEN      

15

  DOS      

16

  LINUX      

17

  MAC OS      

  PROGRAM APLIKASI      

18

  Aplikasi Firewall  

 

19

  ANTI VIRUS  

 

20

  ANTI SPYWARE  

 

21

  ANTI BOOTNET  

 

22

  MALWARE PROTECTION  

 

23

  DATA SECURITY MANAGER  

 

  Microsoft Office      

24

  Ms. Word  

 

25

  Ms. Excel  

 

26

  Ms. PowerPoint    

27

  Ms. Access  

 

28

  Ms. Outlook    

29

    SINGLE PASWORD USER

 

30

    SCREEN SERVER PASWORD

 

31

    PASWORD WIRELESS

 

32

    MEJA KHUSUS TELLER

 

33

    Camera Circuit Television (CCTV)

 

34

    KUNCI CPU di MEJA TELLER

 

35

    ACTIVE VIDEO VIRTUAL

 

Tiga point penting, apabila di abaikan akan menyebabkan masalah besar yaitu :

a)      Firewall

Firewall sebagai dinding pembatas (tembok) yang melindungi komputer baik server maupun pc workstation dari serangan hacker/virus.

b)      Anti Virus

Antivirus digunakan untuk mencegah virus atau sejenis nya (trojan, spam, Denial of Servicess ‘DoS’, Bootnet, etc.) dari kehilangan/pengrusakan/pencurian data.

c)      Pasword Administrator

Seorang administrator/user didalam menggunakan komputer sebaiknya membiasakan untuk membuat pasword di komputer yang digunakan untuk menghindari pengaksessan komputer tanpa izin.

 

Masalah yang akan timbul dalam pengabaian dari aspek keamanan :

a)      Firewall

Jika komputer server/uses tidak di lindungi oleh perangkat firewall bisa mengakibatkan komputer mudah untuk di serang oleh hacker, firewall sebagai tembok terluar untuk mencegah pencuri (hacker) untuk masuk kedalam. Akibat nya komputer/server bisa di kendali oleh hacker dari jarak jauh, pengcopyan data maupun pengrusakan.

b)      Anti Virus

Anti virus sama pentingnya dengan firewall, jika aplikasi ini di abaikan akan menyebabkan komputer terserang virus, pengrusakan data maupun program aplikasi dan sistem operasi akibatnya komputer tidak bisa digunakan. Jika server terserang virus, server tersebut akan lumpuh dan tidak bisa melayani komputer workstation yang lain akibatnya proses kerja akan terhambat.

c)      Pasword Administrator

Penggunaan pasword sangat penting, ancaman datang tidak hanya dari luar mungkin bisa jadi datang dari dalam untuk mencegah pengaksessan secara ilegal atau tanpa izin di sarankan untuk menggunakan pasword. Dalam penggunaan pasword sebaiknya tidak di beritahukan kepada orang lain maupun teman sendiri. Akibat yang di timbulkan akan pencurian data, bisa pengendalian dari luar yang dilakukakan oleh bootnet.

Internal Control  :

Pengawasan internal, agar masalah – masalah tidak terjadi kembali di harapkan dalam penggunaan :

a) Firewall, selalu mengecek bahwa firewall dalam kondisi enable (aktive), didalam penggunaan firewall biasanya memperlambat pengcopy data dari user satu keuser yang lainnya untuk itu user selalu diawasi dalam penggunaan firewall jangan sampai salah satu komputer me non aktivekan firewall.

b) Antivirus, mengontrol kinerja dati antivirus, sebaiknya antivirus selalu di up-date minimal sehari sekali maksimal setiap saat. Dengan meng up-date antivirus, virus – virus yang baru dapat terdeteksi.

c) Pasword administrator

Untuk mencegah terjadi nya pengaksessan komputer secara illegal di wajibkan setiap user maupun administrator untuk selalu menggunakan pasword dan didalam penggunaan pasword disarankan untuk selalu merubah pasword yang digunakan. Ini dilakukan untuk tidak terdeteksinya pasword yang digunakan.





SISTEM PAKAR

12 08 2011

SISTEM PAKAR (EXPERT SYSTEM)

Pada perinsipnya computer diciptakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pekerjaan manusia dengan automatisasi  pemecahan masalah dapat dilakukan. Awal computer diciptakan hanya sebatas memudahkan manusia untuk melakukan penghitungan yang membutuhkan ketelitian dan keakuratan. Seiring perkembangan zaman computer juga mengalami perkembangan yang pesat dalam hal teknologi yang digunakan, dengan perkembangan computer yang lebih baik manusia mengharapkan computer tidak hanya bisa menyelesaikan permasalahan manusia dalam hal penghitungan matematika (Aritmatika) saja, akan tetapi permasalahan manusia yang berhubungan dengan logika yang tidak tersteruktur bisa diselesaikan oleh computer.

Untuk itu manusia membutuhkan suatu system computer yang cerdas untuk membantu penyelesaian masalah dalam bidang – bidang tertentu diantaranya : menyelesaikan permasalahan kesehatan dalam bidang kedokteran, menyelesaikan permasalahan keuangan, analaisis pasar, pemasaran, penjualan, investasi, dalam bidang perekonomian global. Menyelesaikan permasalahan dalam bidang otomotif, penerbangan, militer dan banyak lagi permasalahan yang tidak terstruktur yang bisa dipecahkan oleh computer dengan cara memberikan solusi layaknya seorang pakar.

Permasalahan yang ditangani oleh seorang pakar bukan hanya permasalahan yang mengandalkan algoritma, namun terkadang juga permasalahan yang sulit dipahami. Permasalahan tersebut dapat diatasi oleh seorang pakar dengan pengetahuan dan pengalamannya. Sistem Pakar dibangun bukan berdasarkan Algoritma tertentu tetapi bedasarkan basis pengetahuan (Knowledge-Base) dan aturan (Rule).

Beberapa ilmuan mengartikan sistem pakar sesuai dengan pendefinisiannya masing – masing diantaranya Turban, mengartikan Sistem Pakar adalah program computer yang menirukan penalaran seorang pakar dengan keahlian pada wilayah tertentu (Turban, 1995). Martin dan Oxman mengartikannya, Sistem Pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tersebut (Martin dan Oxman, 1988).

Pada dasarnya sistem pakar diterapkan untuk mendukung aktivitas pemecahan masalah. Beberapa aktivitas pemecahan yang dimaksud antara lain :

  1. Pembuatan Keputusan (Decision Making) ;
  2. Pemanduan Pengetahuan (Knowloedge Fusing) ;
  3. Pembuatan Desain (Design) ;
  4. Perencanaan (Planning) ;
  5. Prakiraan (Forecasting) ;
  6. Pengaturan (Regulation) ;
  7. Pengendalian (Controlling) ;
  8. Diagnosis (Diagnosing) ;
  9. Perumusan (Prescribing) ;
  10. Penjelasan (Explaining) ;
  11. Pemberian Nasihat (Advising) ;
  12. Pelatihan (Tutoring).

Sisem Pakar juga dapat berfungsi sebagai Assisten yang pandai dari seorang pakar (Martin dan Oxman, 1988). Sistem pakar mencoba mencari pemecahan jalan keluar (solusi) yang menguntungkan sebagaimana yang dilakukan oleh seorang pakar. Sistem pakar juga dapat memberikan penjelasan terhadap langkah yang diambil dan memberikan alasan atas saran atau kesimpulan yang ditemukannya.

Biasanya sistem pakar hanya digunakan untuk memecahkan masalah yang memang sulit untuk dipecahkan dengan pemrograman biasa, mengingat biaya yang diperlukan untuk membuat sistem pakar jauh lebih besar dari pembuatan sistim biasa.

SEJARAH SISTEM PAKAR

Expert System (ES) dikembangkan pada pertengahan tahun 1960-an oleh Artificial Intelligence Corporation. Periode penelitian artificial intelligence ini didominasi oleh suatu keyakinan bahwa nalar yang digabungkan dengan komputer canggih akan menghasilkan prestasi pakar atau manusia super. Suatu usaha kearah ini adalah General Purpose Problem-Solver (GPS). GPS yang berupa sebuah prosedur yang dikembangkan Allen Newell, John Cliff Show dan Herbert Alexander Simon dari Logic Theorist, merupakan sebuah percobaan untuk menciptakan mesin yang cerdas. GPS sendiri merupakan sebuah Predecessor menuju Expert System (ES). GPS berusaha untuk menyusun langkah – langkah yang dibutuhkan untuk mengubah situasi awal menjadi state tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada pertengahan tahun 1960-an, terjadi pergantian dari program serba bisa (general-purpose) ke program yang spesialis (special-purpose) dengan dikembangkannya DENDRAL oleh E.Feigenbaum dari Universitas Stanford dan kemudian diikuti oleh MYCIN. Problem yang kompleks membutuhkan pengetahuan yang banyak sekali tentang area problem. Pada tertengan tahun 1970-an, beberapa ES mulai muncul, sebuah pengetahuan kunci yang dipelajari saat itu adalah kekuatan dari ES berasal dari pengetahuan spesifik yang dimilikinya bukan dari formalism khusus dan pola penarikan kesimpulan yang digunakan.

Awal 1980-an teknologi ES yang mula – mula dibatasi oleh suasana akademis mulai muncul sebagai aplikasi komersial, khususnya XCON, XSEL (dikembangkan dari R-1 pada Digital Equipment Corp) dan CATS-1 (dikembangkan oleh General Electric). Sistem Pakar untuk untuk melakukan diagnosis pertama dibuat oleh Bruce Buchanan dan Edward Shortliffe di STANFORD UNIVERSITY. Sistem ini diberinama MYCIN (Heckerman, 1986).

MYCIN merupakan program interaktif yang melakukan diagnosis penyakit miningitis dan infeksi bacremia serta memberikan rekomendasi terapi antimikrobia. MYCIN mampu memberikan penjelasan atas penalarannya secara detail. Dalam uji coba, dia mampu menunjukkan kemampuan seperti seorang spesialis. Meskipun MYCIN tidak pernah digunakan secara rutin oleh dokter, MYCIN merupakan referensi yang bagus dalam penelitian kecerdasan buatan yang lain (—, 1995).

 

PEMAKAI SISTEM PAKAR

Sistem Pakar dapat digunakan oleh :

  1. Orang awam yang bukan pakar untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah.
  2. Pakar sebagai asisten yang berpengetahuan.
  3. Memperbanyak atau menyebarkan sumber pengetahuan yang semakin langka.

Sistem pakar merupakan program yang dapat menggantikan keberadaan seorang pakar. Alasan mendasar mengenai ES dikembangkan untuk menggantikan seorang pakar :

  1. Dapat menyediakan kepakaran setiap waktu dan diberbagai lokasi.
  2. Secara otomatis mengerjakan tugas – tugas rutin yang membutuhkan seorang pakar.
  3. Seorang pakar akan pensiun atau pergi.
  4. Menghadirkan / menggunakan jasa seorang pakar memerlukan biaya yang mahal.
  5. Kepakaran dibutuhkan juga pada lingkungan yang tidak bersahabat (hostile environtment).

CIRI – CIRI SISTEM PAKAR

  1. Terbatas pada bidang yang spesifik.
  2. Dapat memberikan penalaran untuk data – data yang tidak lengkap atau tidak pasti.
  3. Dapat mengemukakan rangkaian alasan yang diberikannya dengan cara yang dapat dipahami.
  4. Berdasarkan pada Rule atau kaidah tertentu.
  5. Dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap.
  6. Outputnya bersifat nasihat atau anjuran.
  7. Output tergantung dari dialog dengan user.
  8. Knowledge base dan interference engine terpisah.

KEUNTUNGAN PEMAKAIAN ES

  1. Membuat seorang yang awam dapat bekerja seperti layaknya seorang pakar.
  2. Dapat bekerja dengan informasi yang tidak lengkap atau tidak pasti.
  3. Meningkatkan output dan produktifitas. ES dapat bekerja lebih cepat dari manusia. Keuntungan ini berarti mengurangi jumlah pekerja yang dibutuhkan, dan akhirnya akan mereduksi biaya.
  4. Meningkatkan kualitas.
  5. ES menyediakan nasihat yang konsisten dan dapat mengurangi tingkat kesalahan.
  6. Membuat peralatan yang kompleks lebih mudah dioperasikan karena ES dapat melatih pekerja yang tidak berpengalaman.
  7. Handal (reliability)
  8. ES tidak dapat lelah atau bosan. Juga konsisten dalam member jawaban dan selalu memberikan perhatian penuh.
  9. Memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks.
  10. Memungkinkan pemindahan pengetahuan ke lokasi yang jauh serta memperluas jangkauan seorang pakar, dapat diperoleh dan dipakai dimana saja. Merupakan arsip yang terpercaya dari sebuah keahlian sehingga user seolah-olah berkonsultasi langsung dengan sang pakar meskipun mungkin sang pakar sudah pensiun.

Perbandingan Sistem Pakar dengan Sistem Konvensional

Sistem Konvensional :

  1. Informasi dan pemrosesan umumnya digabung dalam satu program sequential.
  2. Program tidak pernah salah (kecuali pemrogramannya yang salah).
  3. Tidak menjelaskan mengapa input dibutuhkan atau bagaimana hasil diperoleh.
  4. Data harus lengkap.
  5. Peribahan pada program merepotkan.
  6. Sistem bekerja jika sudah lengkap.
  7. Eksekusi secara algoritmik (steb by steb).
  8. Manipulasi efektif pada database yang besar.
  9. Efesisensi adalah tujuan utama.
  10. Data kuantitatif.
  11. Representasi data dalam numerik.
  12. Menangkap, menambah, dan mendistribusikan data numerik atau informasi.

Sistem Pakar :

  1. Knowledge base terpisah dari mekanisme pemrosesan (interface).
  2. Program bisa saja melakukan kesalahan.
  3. Penjelasan (explanation) merupakan bagian dari ES.
  4. Data tidak harus lengkap.
  5. Perubahan pada rule dapat dilakukan dengan mudah.
  6. Sistem dapat bekerja hanya dengan rules yang sedikit.
  7. Eksekusi dilakukan secara heuristik dan logik.
  8. Manipulasi efektif pada knowledge-base yang besar.
  9. Efektifitas adalah tujuan utama.
  10. Data kualitatif.
  11. Repesentasi pengetahuan dalam simbol.
  12. Menangkap, menambah, dan mendistribusikan pertimbangan (judgement) dan pengetahuan.

Arsitektuktur Sistem Pakar

Sistem pakar memiliki beberapa komponen utama, yaitu antarmuka pengguna (user interface), berbasis data sistem pakar (expert system database), fasilitas akuisisi pengetahuan (Knowledge acquisition facility), dan mekanisme inferensi (inference mechanism). Selain itu ada satu komponen yang hanya ada pada beberapa sistem pakar, yaitu fasilitas penjelasan (explanation facility) (Martin dan Oxman, 1988).

Antar muka pengguna adalah perangkat lunak yang menyediakan media komunikasi antara pengguna dengan sistem. Basis data sistem pakar berisi pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami, merumuskan, dan menyelesaikan masalah. Basis data ini terdiri dari 2 elemen dasar :

  1. Fakta, situasi masalah dan teori yang terkait.
  2. Heuristic khusus atau rules, yang langsung menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah khusus.

Pengetahuan ini dapat berasal dari pakar, jurnal, majalah, dan sumber pengetahuan lain. Fasilitas akuisisi pengetahuan merupakan perangkat lunak yang menyediakan fasilitas dialog antar pakar dengan sistem. Fasilitas akuisisi ini digunakan untuk memasukkan fakta – fakta dan kaidah – kaidah sesuai dengan perkembangan ilmu, meliputi proses pengumpulan, pemindahan, dan perubahan dari kemampuan pemecahan masalah seorang pakar atau sumber pengetahuan terdokumentasi (buku, dll.) ke program komputer, yang bertujuan untuk memperbaiki dan atau mengembangkan basis pengetahuan (knowledge-base).

Mekanisme inferensi merupakan perangkat lunak yang melakukan penalaran dengan menggunakan pengetahuan yang ada untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau hasil akhir. Dalam komponen ini dilakukan pemodelan proses berpikir manusia.

Fasilitas penjelasan berguna dalam memberikan penjelasan kepada pengguna mengapa komputer meminta suatu informasi tertentu dari pengguna dan dasar apa yang digunakan komputer sehingga dapat menyimpulkan suatu kondisi.

Ada 4 tipe penjelasan yang digunakan dalam sistem pakar, yaitu (Schnupp, 1989) :

  1. Penjelasan mengenai jejak aturan yang menunjukkan status konsultasi.
  2. Penjelasan bagaimana sebuah keputusan diperoleh.
  3. Penjelasan mengapa sistem tidak memberikan keputusan seperti yang dikehendaki pengguna.
  4. Penjelasan mengapa sistem tidak memberikan keputusan seperti yang dikehendaki pengguna.

Orang yang terlibat dalam Sistem Pakar

Untuk memahami perancangan sistem pakar, perlu dipahami mengenai siapa saja yang berinteraksi dengan sistem. Mereka adalah :

  1. Pakar (domain expert) : seorang ahli yang dapat menyelesaikan masalah yang sedang diusahakan untuk dipecahkan oleh sistem.
  2. Pembangunan pengetahuan (knowledge engineer) : seorang yang menerjemahkan pengetahuan seorang pakar dalam bentuk deklaratif sehingga dapat digunakan oleh sistem pakar.
  3. Pengguna (user)  : seorang yang berkonsultasi dengan sistem untuk mendapatkan saran yang disediakan oleh pakar.
  4. Pembangunan sistem (system engineer) : seorang yang membuat antarmuka pengguna, merancang bentuk basis pengetahuan secara deklaratif dan mengimplementasikan mesin inferensi.

Seorang pakar/ahli (human expert) adalah seorang individu yang memiliki kemampuan pemahaman yang superior atau suatu masalah. Misalnya : seorang dokter, penasihat keuangan, pakar mesin mobil, dll. Seorang pakar memiliki kemampuan :

  1. Dapat mengenali (recognizing) dan merumuskan masalah.
  2. Menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat.
  3. Menjelaskan solusi.
  4. Belajar dari pengalaman.
  5. Restrukturisasi pengetahuan.
  6. Menentukan relevansi/hubungan.
  7. Memahami batas kemampuan.

Kepakaran/keahlian merupakan pemahaman yang luas dari tugas atau pengetahuan spesifik yang diperoleh dari pelatihan, membaca dan pengalaman.

Jenis – jenis pengetahuan yang dimiliki dalam kepakaran :

  1. Teori – teori dari permasalahan.
  2. Aturan dan prosedur yang mengacu pada area permasalahan.
  3. Aturan (heuristic) yang harus dikerjakan pada situasi yang terjadi.
  4. Strategi global untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah.
  5. Meta-knowledge (pengetahuan tentang pengetahuan).
  6. Fakta – fakta

Pemilihan seseorang sebagai domain expert, hendaknya memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

  1. Orang yang memiliki ketrampilan (skill) dan pengetahuan (knowledge) untuk menyelesaikan masalah khusus dengan cara – cara yang superior dibanding orang kebanyakan.
  2. Memiliki pengetahuan kepakaran.
  3. Memiliki keterampilan problem-soving yang efesien.
  4. Dapat mengomunikasikan pengetahuan.
  5. Dapat menyediakan waktu.
  6. Dapat bekerja sama.

Katagori Masalah Sistem Pakar

Masalah – masalah yang dapat diselesaikan dengan sistem pakar, diantaranya :

  1. Interpretasi – membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data mentah.
  2. Prediksi – memproyeksikan akibat – akibat yang dimungkinkan dari situasi – situasi tertentu.
  3. Diagnosis – menentukan penyebab malfungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada gejala – gejala yang teramati.
  4. Desain – menentukan konfigurasi komponen – komponen sistem yang cocok dengan tujuan – tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala – kendala tertentu.
  5. Perencanaan – merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu.
  6. Debugging dan Repair – menentukan dan menginterpretasikan cara – cara untuk mengatasi malfungsi.
  7. Intruksi – mendeteksi dan mengoreksi defisiensi dalam pemahaman domain subyek.
  8. Pengendalian – mengatur tingkah laku suatu environment yang kompleks.
  9. Selection – mengidentifikasi pilihan terbaik dari sekumpulan (list) kemungkinan.
  10. Simulation – permodelan interaksi antara komponen – komponen sistem.
  11. Monitoring – membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang diharapkan.

 





RENCANA PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

22 10 2010

Abstrack

E-government can be understood as government efforts to provide public services efficiently and effectively by utilizing information and communication technology. To achieve the needed rules of the government through the Presidential Instruction No. 3 of 2003 in order to implement e-Government nationally based on the National Strategy Policy and Development of e-Government. This thesis will describe a theoretical study of the development plan of e-government in Karimun regency government environment, by using Enterprise Architecture Planning (EAP) according to the stages towards achieving success in e-government development. Starting from the initial stage, modeling services, understanding of current conditions, development of data architecture, application architecture, technology architecture and implementation plans. Through the transformation process of e-government, government can optimize the utilization of information technology advances for partition-screens eliminate bureaucratic organization, and form a network of management systems and work processes that allow government agencies to work in an integrated manner to simplify access to all information and public services must provided by the government.

Key words : e-Government, e-Government Development Framework, Enterprise Architecture Planning.

 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Penataan yang dilaksanakan harus diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi.

Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government (e-Government Development Framework) melalui INPRES No. 3 Tahun 2003 yang merupakan payung bagi seluruh kebijakan detil teknis di bidang e-government. Agar kebijakan pengembangan e-government dapat dilaksanakan secara sistematik dan terpadu, maka masih diperlukan peraturan, standarisasi dan panduan yang konsisten dan saling mendukung (Menteri Komunikasi dan Informasi, 2003).

Bukan hal sulit membayangkan bagaimana bentuk dan keadaan suatu kota, jika kota tersebut tidak memiliki perencanaan dalam pembangunan dan pengembangannya, maka pembangunan kota berjalan secara tumpang tindih, peningkatan kualitas jalan dilakukan dengan menggunakan aspal hotmix tetapi beberapa saat kemudian jalan yang sama segera digali untuk membuat saluran air, jalur pipa listrik, telekomunikasi dan sebagainya sehingga jalan tersebut menjadi berantakan kembali. Berdasarkan hal tersebut, segala sesuatu akan berjalan dengan baik jika kita memiliki sebuah perencanaan. Diperlukan adanya rencana yang baik, utuh dan menyeluruh untuk membangun dan mengembangkan sebuah kota. Begitu halnya dengan pemanfaatan teknologi informasi diperlukan adanya perencanaan yang baik untuk mengembangkan aplikasi sistem informasi disebuah organisasi (Surendro Kridanto, 2009).

Kabupaten Karimun sebagai salahsatu daerah yang berada di Indonesia tepatnya di Provinsi Kepulauan Riau dan termasuk ke dalam daerah perdagangan dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone) mendorong Pemerintah Kabupaten Karimun untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap investor, pengusaha, masyarakat bisnis yang ingin menanamkan modalnya. Tujuan utama pengembangan e-government adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi layanan publik sebagai hasil dari pemanfaatan teknologi informasi. Dengan menerapkan e-government banyak manfaat yang didapatkan pemerintah salahsatunya percepatan penyerapan tenagakerja dari investor yang menanamkan modal akibat dari proses perizinan yang mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan izin usaha (mendirikan perusahaan), masyarakatpun dipermudah untuk mendapatkan informasi yang menyangkut pelayanan dari lembaga pemerintah seperti pelayanan :

  1. Pendaftaran (tanda daftar perusahaan, tanda daftar rekanan, tanda daftar perdagangan, tanda daftar industri kecil dan menengah, dan lain-lain).
  2. Perizinan (IMB, SIUP, SIM, STNK, Ijin Lokasi, Ijin Gangguan, Izin Penambangan, dan lain-lain).
  3. Kependudukan (KTP, Akta Lahir, Akta Nikah, Akta Kematian, Kartu Keluarga, Kartu Izin Menetap Sementara, dan lain-lain).
  4. Pembayaran (Pajak, Cukai, Iuran, Retribusi, Listrik, Air, Telepon, dan lain-lain).
  5. Informasi (Kebijakan Publik, Potensi Daerah, Kegiatan Instansi, Darurat Bencana, GIS/Pemetaan, Kesehatan, Pendidikan, Pariwisata, Industri, Perdagangan, Investasi, Pertanian, dan lain-lain).

Mewujudkan e-government dengan pelayanan yang berbasis elektronik, dibutuhkan sebuah perencanaan yang baik utuh dan penyeluruh, sehingga pemerintah daerah mengembangkannya sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Untuk mengelola suatu organisasi/pemerintah atau sistem besar yang bersifat kompleks diperlukan sebuah arsitektur, arsitektur adalah rancangan dari segala jenis struktur, baik fisik maupun konseptual, baik nyata maupun maya. Terlepas dari konteks permasalahannya, kata ”arsitektur” menyiratkan suatu perencanaan yang diwujudkan dengan model dan gambar dari bagian/komponen dengan berbagai sudut pandang. Arsitektur yang mengarah kepada suatu organisasi (enterprise), enterprise dapat disimpulkan bukan hanya perusahaan (company) yang berorientasi kepada profit saja, tetapi juga bisa berupa organisasi non-profit/nirlaba seperti pemerintah, institusi pendidikan ataupun organisasi amal.

Penulisan tesis ini menggunakan Architecture Enterprise Planning untuk Rencana Pengembangan e-government di Pemerintah Kabupaten Karimun. Setiap organisasi mengembangkan arsitektur enterprise-nya sendiri, berdasarkan definisi dan keadaan perusahaan/pemerintahannya. Arsitektur enterprise merupakan salahsatu cara mewujudkan gambaran tentang organisasi secara logis, utuh, dan lengkap yang hasilnya meliputi :

  1. Arsitektur Bisnis
  2. Arsitektur informasi
  3. Arsitektur Aplikasi
  4. Arsitektur Teknologi

Arsitektur enterprise dapat digunakan untuk mengembangkan masterplan, blue print, ataupun rencana induk pengembangan sistem informasi bagi organisasi.

Arsitektur enterprise adalah kumpulan prinsip, metode, dan model yang bersifat masuk akal yang digunakan untuk merancang dan merealisasikan sebuah struktur organisasi enterprise, proses bisnis, sistem informasi dan infrastrukturnya. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa arsitektur enterprise merupakan cara untuk menggambarkan model operasional enterprise yang mencakup aspek perencanaan bisnis, operasional bisnis, otomasi, hingga infrastruktur teknologi informasi pendukungnya. Arsitektur enterprise memiliki empat komponen/domain utama yaitu : arsitektur bisnis, arsitektur informasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur aplikasi. Sehubungan dengan keempat komponen ini, produk arsitektur enterprise akan berupa grafik, model, dan/atau narasi yang menjelaskan lingkungan dan rancangan enterprise (Surendro Kridanto, 2009)

Negara-negara maju yang memanfaatkan teknologi digital (Electronic Digital Services) telah melahirkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan yang baru, yang mereka istilahkan sebagai Electronic Government (E-Government). Berbagai definisi yang ada mengenai E-Government (tergantung dari negara yang bersangkutan) memperlihatkan sebuah keinginan yang sama, yaitu bertransformasinya bentuk-bentuk interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya yang terlampau birokratis, menjadi mekanisme hubungan interaksi yang jauh lebih bersahabat (Indrajit.R.E, 2002). Hasil dari laporan PBB, semakin banyak negara-negara maju dengan ekonomi yang kuat dan bangsa dengan struktur politik yang demokratis untuk memimpin dari pengabdosian e-government baik dari  tingkat nasional (negara), subnasioanal (pemerintah provinsi) maupun lokal (pemerintah kabupaten/kota). (Norris Donald F, 2007).

Negara besar yang terdepan di dalam referensi Indrajit.R.E (2002), yang mengimplementasikan konsep e-Government yaitu Amerika dan Inggris melalui Al Gore dan Tony Blair, telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-governmnet bagi suatu negara, antara lain :

  1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi diberbagai bidang kehidupan bernegara.
  2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.
  3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
  4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
  5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
  6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Dengan kata lain, negara-negara maju memandang bahwa implementasi e-government yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat disuatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu, implementasinya disuatu negara selain tidak dapat ditunda-tunda, harus pula dilaksanakan secara serius, di bawah suatu kepemimpinan dan kerangka pengembangan yang holistik, yang pada akhirnya akan memberikan/mendatangkan keunggulan kompetitif secara nasional (Indrajit.R.E, 2002).

Konsep e-government bukanlah sebuah inisiatif yang mudah dan murah. Sebelum memutuskan untuk mengalokasikan sejumlah sumber daya yang sangat besar, harus dimengerti terlebih dahulu latar belakang apa yang menyebabkan inisiatif e-government perlu (atau tidak) untuk diimplementasikan. E-government bukanlah sebuah obat atau jalan pintas menuju pada perbaikan atau pertumbuhan ekonomi yang signifikan secara cepat, atau pencapaian efisiensi kinerja pemerintahan dalam waktu singkat, atau pembentukan mekanisme pemerintahan yang bersih dan transparan; e-government adalah sarana atau alat untuk menuju kepada obyektif-obyektif tersebut.

E-government tidak dapat dibangun dan diterapkan hanya dengan sekedar menyusun peraturan atau kebijakan dari pemerintah atau pimpinan negara semata, namun memerlukan proses kerja keras yang diawali dengan perubahan paradigma yang bermuara pada perekayasaan ulang proses (business process) yang terjadi di pemerintahan. Dari sudut ini terlihat bagaimana sulit dan kompleksnya harus melakukan perancangan ulang sejumlah proses di dalam pemerintahan, terutama yang bersifat lintas sektoral atau antar departemen.

Menggunakan komputer atau teknologi informasi semata di dalam proses pemerintahan belum berarti bahwa konsep e-government telah diterapkan, karena belum tentu kehadiran benda tersebut dapat merubah kinerja pemerintah. Memfokuskan diri pada teknologi dalam pengembangan e-government adalah sebuah langkah yang keliru. Perlu dipahami bahwa teknologi hanyalah merupakan instrumen untuk terciptanya sebuah transformasi peranan pemerintah, dari yang bersifat birokrasi, menjadi sebuah ”lembaga” yang berorientasi proses untuk melayani ”pelanggannya” – yang dalam hal ini adalah masyarakat, komunitas bisnis (industri) dan para stakeholder lainnya. Sebuah negara memutuskan untuk mengimplementasikan e-government karena percaya bahwa dengan melibatkan teknologi informasi di dalam kerangka manajemen pemerintahan, akan memberikan sejumlah manfaat (Indrajit.R.E, dkk. 2005). Beberapa manfaat pengembangan e-government yaitu :

  1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan komunitas negara lainnya.
  2. Memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas di kalangan penyelenggara pemerintahan.
  3. Mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan.
  4. Menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas, dan lain sebagainya.

Melalui tesis ini  bagaimana suatu daerah (Pemerintah Kabupaten Karimun) merencanakan pengembangan e-government dengan merancang arsitektur organisasi (enterprise arsitecture) yang didalamnya terdapat arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, arsitektur teknologi dan arsitektur aplikasi. sehingga di dalam penerapannya Pemerintah Kabupaten Karimun mempunyai acuan yang jelas dan tidak tumpang tindih dalam mengembangkan e-government dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan atau persiapan dalam mengembangkan e-government. Pemerintah Kabupaten Karimun telah melakukan usaha dalam mengembangkan e-government namun pengembangan tersebut tidak didukung dengan perencanaan yang baik, bisa dilihat dari usaha pembuatan website pemerintah http://www.kab-karimun.go.id , namun pembuatan website tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan website hanya sebatas menginformasikan lembaga berdasar tugas pokok dan fungsi dari lembaga tersebut kepada masyarakat.

Sistem informasi kepegawaian yang menyangkut data-data pegawai belum dikelola secara baik hanya sebatas menyimpan data pegawai didalam hardisk belum menggunakan database server untuk memanajemen data pegawai walaupun sudah menggunakan program aplikasi sistem informasi kepegawaian. Menggunakan jaringan komputer LAN (Local Area Network), namun tidak semua lembaga telah tersambung kejaringan. Baru tahap sosialisasi e-government dengan melakukan pelatihan internet dan pembuatan website kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Belum adanya badan yang profesional bertanggung jawab untuk mengembangkan e-government.

Mengembangkan e-government tidak hanya menggunakan komputer (jaringan komputer), website, penggunaan dokumen elektronik maupun program aplikasi, namun lebih dari itu dibutuhkan sebuah perencanaan yang  baik, utuh dan menyeluruh untuk membangun dan mengembangkan e-government.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan suatu masalah di dalam mengembangkan e-government, Pemerintah Kabupaten Karimun merancang arsitektur untuk Mengembangkan e-government mulai dari perancangan arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi dan merencanakan implementasi/migrasi. Dengan mengacu kepada Inpres No.3 Tahun 2003 membentuk badan/dinas (nomenklatur) yang khusus bertanggung jawab untuk mengembangkan e-government serta penamaan website pemerintah kabupaten yang disesuaikan dengan Permenkominfo No.28 Tahun 2006.

Tahapan-tahapan untuk mencapai suatu kondisi yang ideal, tahapan tersebut menyangkut hal-hal apa saja yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun untuk menerapkan konsep e-government. Yang harus diperhatikan Pemerintah Kabupaten Karimun yaitu memahami kondisi di lingkungan lembaga pemerintah tersebut, seperti pelayanan publik saat ini, pendataan, infrastruktur, dan teknologi yang digunakan, agar ketika mengembangkan konsep e-government Pemerintah Kabupaten Karimun sudah mengetahui sumber daya-sumber daya yang dimiliki dan yang harus dilakukan perubahan. Untuk merencanakan pengembangan e-government digunakan Enterprise Architecture Planning (EAP) dari kerangka dasar ini e-government dikembangkan sesuai tahapan-tahapan yang harus dilakukan lembaga Pemerintah Kabupaten Karimun.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam tesis ini adalah :

  1. Merencanakan pengembangan e-government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan, agar pengembangan e-government berjalan dengan konsep yang jelas dan terarah.
  2. Mengarahkan pengembangan e-government berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Inpress No.3 Tahun 2003.
  3. Membantu Pemerintah Kabupaten Karimun untuk merencanakan pengembangan e-Government dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
  4. Memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten Karimun akan manfaat mengembangkan e-Government untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Karimun.
  5. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

 

1.4 Ruang Lingkup atau Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan fokus, berikut ini adalah ruang lingkup dan batasan pembahasan yang ditentukan :

  1. Tesis ini membahas perencanaan pengembangan e-government dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dengan menggunakan Architecture Enterprise Planning (AEP).
  2. Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah studi empiris berupa pengamatan secara langsung maupun melalui dokumentasi yang ada.
  3. Tesis ini tidak membahas/menjelaskan cara mendisain program aplikasi, merancang sistem, basis data ataupun jaringan.
  4. Tesis ini tidak membuat atau menjelaskan/mendisain pembuatan website pemerintah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis ini terdiri dari beberapa bab, yang di mulai dari Bab I Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah pengembangan e-government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Merumuskan permasalahan pengembangan e-government, tujuan dan manfaat penelitian pengembangan e-government serta ruang lingkup permasalahan pengembangan e-government di Pemerintah Kabupaten Karimun.

Bab II Landasan Teori yang digunakan di dalam pengembangan e-government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, menjelaskan pengertian e-government menurut referensi-referensi yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Bab III Obyek Penelitian, menjelaskan lingkungan pemerintah kabupaten karimun dari segi geografis, wilayah, penduduk, dinas-dinas, kantor maupun badan serta visi – misi Pemerintah Kabupaten Karimun. Bab IV Metodologi yang digunakan, kerangka berpikir yang berisikan tahapan-tahapan perencanaan pengembangan e-government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Bab V Hasil Penelitian berisikan pengembangan dari metodologi yang digunakan tahap-tahap rencana pengembangan e-government. Bab VI Kesimpulan dan Saran, berisikan tentang kesimpulan pengembangan e-government di Pemerintah Kabupaten Karimun serta saran-saran untuk mengembangkan e-government lebih baik lagi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.





Keamanan Sistem Informasi Pada Transaksi Online

14 10 2010

Keamanan Sistem Informasi Pada Transaksi Online

Keamanan Sistem Informasi (SI) menjadi bagian yang sangat penting untuk menjamin keutuhan data dan informasi yang akan dihasilkan dari suatu proses pengolahan data. Telah banyak prosedur ditemukan dan dirumuskan yang intinya menjamin perlindungan data dan informasi, baik dari faktor kecerobohan maupun masalah teknis dan etika yang dapat merusak atau menghambat proses distribusinya. Prosedur itu diperlukan, karena untuk mengatasi hal itu tidak cukup hanya dari sisi teknis teknologi saja. Menurut Hary Gunarto, Phd sedikitnya terdapat tiga macam pengendalian, yaitu: kontrol sistem, kontrol prosedural dan kontrol fasilitas. Ketiga prosedur pengendalian tersebut jika dirumuskan dan diimplementasikan dengan baik dipercaya dapat memberikan pengamanan yang optimal terhadap data dan informasi yang ada.

Kontrol Sistem

Kontrol ini merupakan usaha untuk menyakinkan bahwa keakuratan dan validitas dari kegiatan SI dapat dilaksanakan kapan saja dan dimanapun kegiatan itu dioperasikan. Pengendalian perlu diciptakan untuk dapat melakukan kegiatan pemasukan data, pemrosesan dan penyimpanan sebagaimana mestinya. Jadi pengendalian di sini direncanakan untuk memonitor dan menjaga kualitas dan keamanan dari peralatan input, pemroses, output dan aktifitas penyimpanan serta distribusi dari SI yang dimaksud. Kualitas input akan sangat menentukan hasil akhir pemrosesan. Bahkan dikenal istilah garbage in, garbage out, yang berarti kesalahan pada saat pemasukan data akan menghasilkan informasi yang salah pula. Pengendalian input itu meliputi: penggunaan password yang akan membatasi pengakses sistem, pendeteksian terhadap jenis data yang dimasukkan misalnya numerik atau abjad, serta kontrol terhadap pemasukan kode yang dibantu dengan alat seperti bar code reader untuk memperkecil human error. Setelah pemasukan data dilaksanakan dengan benar, komputer akan memproses data dengan prosedur atau rumus yang telah ditetapkan. Pengendalian proses diperlukan untuk memastikan apakah prosedur atau rumus perhitungan yang digunakan telah bebas dari kesalahan aritmatika dan logika.
Sementara itu, pengendalian output perlu dilakukan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan bebas dari kesalahan. Hal itu sangat penting artinya mengingat output dari sebuah SI akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Kendali SI berikutnya meliputi pengendalian terhadap penyimpanan yang memastikan bahwa masukan, prosedur dan hasil proses sudah terdokumentasikan pada media penyimpanan. Pengendalian disini termasuk memastikan bahwa media penyimpanan berada dalam kondisi yang baik, tidak terinfeksi virus dan terhindar dari gangguan secara fisik.

Kontrol Prosedural

Untuk menjaga agar layanan informasi cukup aman, maka selain kontrol Sistem, dibutuhkan kontrol prosedural yang mengatur tentang adminsitrasi kepegawaian secara efektif dan rapi, pelaksanaan kegiatan rutin dan adanya pembagian tugas diantara pengelola secara rapi dan disiplin. Administrasi kepegawaian yang baik akan menjamin keamanan SI tanpa harus dipaksakan. Adminstrasi ini dapat dimulai dari adanya aturan tertulis bagi semua pemakai komputer tentang tata cara pengoperasian yang aman. Peraturan ini juga memuat larang untuk membawa makanan dan minuman di dekat komputer, karena dapat mengundang resiko. Di samping itu, administrasi kepegawaian juga mengatur siapa saja yang memiliki hak akses untuk komputer-komputer tertentu dan di ruang tertentu. Staf yang masih masa percobaan atau belajar tidak diperkenankan untuk menyentuh komputer-komputer yang mengoperasikan aplikasi-aplikasi kritis. Dalam upaya menyusun kontrol prosedural ini juga harus dirumuskan, antara lain prosedur backup data, login dan logout, serta penggunaan peralatan yang ada.

Kontrol Fasilitas

Kontrol fasilitas merupakan usaha untuk melindungi fasilitas fisik sistem ini dari kerusakan dan pencurian. Pusat-pusat komputer dan layanan informasi sangat peka terhadap ancaman semacam ini, termasuk di dalamnya hal-hal yang disebabkan karena adanya kecelakaan, sabotase dan pemakaian oleh orang yang tidak berhak. Beberapa upaya kontrol fasilitas yang dapat dilakukan antara lain meliputi melakukan kompresi agar dapat menjaga tingkat kepadatan lalu lintas data dalam jaringan, enkripsi dan dekripsi untuk menjaga keamanan data baik yang tersimpan dalam harddisk maupun yang melintas dalam jaringan.

Kompresi Data

Perusahaan-perusahaan yang mengoperasikan jaringan komputer seringkali mengharapkan agar dapat menekan biaya pengiriman data. Biaya itu sangat tergantung dengan ukuran berkas yang dikirimkan. Oleh karena itu, dengan melakukan kompresi terhadap berkas, akan dapat menghemat biaya pengiriman data. Pemampatan ukuran berkas melalui proses kompresi hanya diperlukan sewaktu berkas tersebut akan disimpan atau dikirim melalui media transmisi. Apabila berkas tersebut akan ditampilkan lagi pada layar monitor, maka data yang terkompresi tersebut harus dibongkar lagi dan dikembalikan pada format semula agar dapat dibaca kembali. Proses pembongkaran berkas yang dimampatkan ini disebut dekompresi. Beberapa teknik kompresi yang sering digunakan, yaitu Null Supression, Bit Mapping, Run Length, Half-byte Packing dan Diatomic Encoding.

Keamanan Data

Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dalam suatu jaringan, maka diperlukan suatu teknik untuk melindungi data. Kriptografi merupakan suatu bidang pengetahuan yang mengetengahkan penggunaan persamaan matematis untuk melakukan proses enkripsi maupun dekripsi data. Teknik ini digunakan untuk mengkonversi data dalam kode-kode tertentu (enkripsi) agar data yang ditransmisikan melalui Internet tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak. Bagi orang yang berhak akan memiliki kunci untuk mengkonversi kembali ke dalam bentuk yang dapat dibaca (dekripsi). Menurut Onno W. Purbo, kriptografi modern menyediakan beberapa fungsi keamanan seperti tanda tangan digital dan aturan dalam pembentukan kunci. Beberapa jenis standar enkripsi data secara konvensional yang secara umum telah digunakan antara lain: Caesar cipher, Letter map dan Transposition cipher. Masih banyak lagi teknik enkripsi yang lebih modern, yang memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi untuk dibongkar oleh orang yang tidak berhak, seperti metode RSA yang diciptakan oleh Ron Rivest, Adi Shamir dan Leonard Adleman; Elgamal yang diciptakan oleh Taher Elgamal dan Digital Signature Algoritm (DSA) yang diciptakan oleh David Kravitz.

Di samping itu, keamanan data pada saat pengiriman, juga ditentukan oleh pengirim itu sendiri. Seperti pada kasus KlikBCA, dimana sejumlah nasabah yang salah mengetikkan nama situs itu menjadi KliCBA atau KlickBCA atau kesalahan lainnya telah mengakibatkan ia melakukan transaksi pada situs yang salah. Pada kasus KlikBCA itu, maka tanggung jawab keamanan data khususnya pada saat transaksi tidak hanya 100% menjadi tanggung jawab pengelola sistem, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemakai sistem.

Kehilangan Data

ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar di saat kita bertransaksi secara online dapat terjaga data yang kita miliki. diantara nya.

  • Menggunakan Token Key,  Teknologi internet banking sekarang sebenernya sudah termasuk aman. Memang tidak 100% (tidak ada yang aman 100% di dunia ini ) denganteknologi token key (dimana kita dikasi seperti kalkulator kecil dari bank, kita masukan pin trus ada kluar angka – angka. Angka – angka  itu yg kita jadikan password untuk masuk ke situs inet banking). Token Key ini WAJIB kalau mau coba – coba Online Banking.
  • Jangan pernah memberikan informasi nomor pin atau pasword ke orang lain.
  • Email dari bank (atau setidaknya mengaku dari bank) 99% adalah PALSU (ini khusus email untuk permintaan registrasi ulang). Salah satu praktek standar bank – bank  adalah untuk tidak menggunakan Email sebagai media komunikasi. Meskipun kadang – kadang memang mereka pakai, pihak bank TIDAK AKAN memasukkan LINK APAPUN dalam kondisi apapun. Kalau anda menerima email dari bank dan ada linknya, bisa dipastikan klo itu palsu.

Availability

Didalam membuat sebuah rancangan sistem informasi di butuhkan ketersedian teknologi yang dapat menunjang dari program aplikasi tersebut.  Namun tidak hanya perangkatteknologi yang harus disediakan melainkan juga ketersedian database untuk menyimpan data dan mengelolanya dengan tingkat keamanan yang terjamin. Ketersedian sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap sistem informasi.

Data Integrity

Akurasi dari data dan penyesuaiannya terhadap pengertian yang diharapkan, khususnya setelah ia dipindakan atau diproses. Dalam sistem database, pemeliharaan integritas data dapat termasuk pengesahan isi field individu, pemeriksaan nilai field satu terhadap yang lain, pengesahan data dalam satu file atau tabel yang dibandingkan terhadap file atu tabel lain, dan pemeriksaan bahwa sebuah database berhasil dan secara teliti diperbaharui untuk setiap transaksi.

Copy Right

Hak Cipta, membangun sebuah sistem dan mendesign nya menjadi sebuah architecture sistem dengan melakukan tahapan – demi tahapan / procedure – procedure :

  • Sistem dikembangkan untuk manajemen
  • Sistem yang dikembangkan adalah investasi
  • Sistem yang dikembangkan perlu orang terdidik
  • Sistem yang dikembangkan harus memiliki tahapan/proses.
  • Proses pengembangan sistem tidak harus urut
  • Jangan takut membatalkan proyek
  • Dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem

 

DIGITAL DEVIDE

Cara Penanggulangan Digital Gap

Digital Gap terjadi adanya kesenjangan – kesenjang dalam hal penggunaan digital, baik dari segi teknologi maupun pengaplikasian sistem, untuk mengurangi tingkat kesenjangan digital kota – kota besar dengan daerah yang masih berkembang di butuhkan campur tangan Pemerintah dalam hal ini sebagai Stake Holder untuk mengurangi kesenjangan tersebut, dengan cara memberikan fasilitas baik sarana maupun prasaran terhadap daerah yang terisolasi atau yang masih berkembang. Kerjasama juga di butuhkan dari pihak swasta seperti TELKOMSEL untuk mengurangi kesenjangan tersebut, baik pemberian sarana yang sifatnya gratis seperti hot spot dan membangun tower – tower di daerah – daerah yang belum bersentuhan dengan teknologi informasi.





Database Perpustakaan Digital dan Sistem Online Otomatisasi Perpustakaan

14 10 2010

Dasar Pemikiran

Perkembangan Internet dewasa ini telah meng Global seluruh Dunia seakan – akan Jarak yang memisah kan antar wilayah, kota, Negara, Samudra bahkan Benua tidak lagi sebagai pembatas untuk seseorang berkomunikasi dalam mendapatkan informasi. Begitu juga dalam perkembangan teknologi – teknologi Informasi yang mengajak manusia untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat. Dengan adanya Internet sebagai pusat Informasi yang besar telah merubah cara orang untuk memberikan informasi atau mendapatkan informasi, tidak terkecuali perpustakaan digital yang merubah kebiasaan seseorang untuk datang kegedung perpustakaan yang jauh dari tempatnya untuk mendapatkan buku yang ada disana. dimulai dari perpustakaan tradisional yang hanya terdiri dari kumpulan koleksi buku tanpa katalog, kemudian muncul perpustakaan semi modern yang menggunakan katalog (index). Perkembangan mutakhir adalah munculnya perpustakaan digital (digital library) yang memiliki keunggulan dalam kecepatan pengaksesan karena berorientasi ke data digital dan media jaringan komputer (internet). Di sisi lain, dari segi manajemen (teknik pengelolaan), dengan semakin kompleksnya koleksi perpustakaan, saat ini muncul kebutuhan akan penggunaan teknologi informasi untuk otomatisasi business process di perpustakaan. Sistem yang dikembangkan kemudian terkenal dengan sebutan sistem otomasi perpustakaan (library automation system). Makalah ini menguraikan tentang pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam pengelolaan data elektronik dan sistem otomasi perpustakaan dari berbagai sudut pandang.

Perkembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi

Dunia perpustakaan semakin hari semakin berkembang dan bergerak ke depan. Perkembangan dunia perpustakaan ini didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan pemanfaatannya yang telah merambah ke berbagai bidang. Hingga saat ini tercatat beberapa masalah di dunia perpustakaan yang dicoba didekati dengan menggunakan teknologi informasi. Dari segi data dan dokumen yang disimpan di perpustakaan, dimulai dari perpustakaan tradisional yang hanya terdiri dari kumpulan koleksi buku tanpa katalog, kemudian muncul perpustakaan semi modern yang menggunakan katalog (index). Katalog mengalami metamorfosa menjadi katalog elektronik yang lebih mudah dan cepat dalam pencarian kembali koleksi yang disimpan di perpustakaan. Koleksi perpustakaan juga mulai dialihmediakan ke bentuk elektronik yang lebih tidak memakan tempat dan mudah ditemukan kembali. Ini adalah perkembangan mutakhir dari perpustakaan, yaitu dengan munculnya perpustakaan digital (digital library) yang memiliki keunggulan dalam kecepatan pengaksesan karena berorientasi ke data digital dan media jaringan komputer (internet).

Di sisi lain, dari segi manajemen (teknik pengelolaan), dengan semakin kompleksnya koleksi perpustakaan, data peminjam, transaksi dan sirkulasi koleksi perpustakaan, saat ini muncul kebutuhan akan penggunaan teknologi informasi untuk otomatisasi business process di perpustakaan. Sistem yang dikembangkan dengan pemikiran dasar bagaimana kita melakukan otomatisasi terhadap berbagai business process di perpustakaan, kemudian terkenal dengan sebutan sistem otomasi perpustakaan (library automation system).

Pengelolaan Dokumen Elektronik

Pengelolaan dokumen elektronik memerlukan teknik khusus yang memiliki perbedaan dengan pengelolaan dokumen tercetak. Proses pengelolaan dokumen elektronik melewati beberapa tahapan, yang dapat kita rangkumkan dalam proses digitalisasi, penyimpanan dan pengaksesan/temu kembali dokumen. Pengelolaan dokumen elektronik yang baik dan terstruktur adalah bekal penting dalam pembangunan system perpustakaan digital (digital library).

Proses Digitalisasi Dokumen

Proses perubahan dari dokumen tercetak (printed document) menjadi dokumen elektronik sering disebut dengan proses digitalisasi dokumen. Seperti pada Gambar 1, dokumen mentah (jurnal, prosiding, buku, majalah, dsb) diproses dengan sebuah alat (scanner) untuk menghasilkan doumen elektronik. Proses digitalisasi dokumen ini tentu tidak diperlukan lagi apabila dokumen elektronik sudah menjadi standar dalam proses dokumentasi sebuah organisasi.

Proses Penyimpanan

Pada tahap ini dilakukan proses penyimpanan dimana termasuk didalamnya adalah pemasukan data (data entry), editing, pembuatan indeks dan klasifikasi berdasarkan subjek dari dokumen. Klasifikasi bisa menggunakan UDC (Universal Decimal Classification) atau DDC (Dewey Decimal Classfication) yang banyak digunakan di perpustakaan-perpustakaan di Indonesia.

Proses Pengaksesan dan Pencarian Kembali Dokumen

Inti dari proses ini adalah bagaimana kita dapat melakukan pencarian kembali terhadap dokumen yang telah kita simpan. Metode pengaksesan dan pencarian kembali dokumen akan mengikuti pendekatan proses penyimpanan yang kita pilih. Pendekatan database membuat proses ini lebih fleksibel dan efektif dilakukan, terutama untuk penyimpanan data sekala besar. Disisi lain, kelemahannya adalah relatif lebih rumitnya sistem dan proses yang harus kita lakukan. Dan menariknya, karena sifat pendekatan database yang memiliki kebebasan terhadap data (data independence), dengan data yang sama kita bisa membuat interface ke berbagai aplikasi lain baik yang berbasis standalone maupun web.

Pengembangan Sistem Otomasi Perpustakaan Berdasar Business Process di Perpustakaan

Sistem otomasi perpustakaan yang kita kembangkan harus berdasarkan kepada proses bisnis (business process) sebenarnya yang ada di perpustakaan kita. Prosentase kegagalan implementasi suatu sistem dikarenakan sistem dikembangkan bukan berdasarkan kebutuhan dan proses bisnis yang ada di organisasi yang akan menggunakan sistem tersebut.

Sistem otomasi perpustakaan yang baik adalah yang terintegrasi, mulai dari system pengadaan bahan pustaka, pengolahan bahan pustaka, sistem pencarian kembali bahan pustaka, sistem sirkulasi, membership, pengaturan denda keterlambatan pengembalian, dan sistem reporting aktifitas perpustakaan dengan berbagai parameter pilihan. Lebih sempurna lagi apabila sistem otomasi perpustakaan dilengkapi dengan barcoding, dan mekanisme pengaksesan data berbasis web dan internet.

Berikut adalah salah satu contoh sistem otomasi perpustakaan dengan fitur-fitur yang mengakomodasi kebutuhan perpustakaan secara lengkap, dari pengadaan, pengolahan, penelusuran, serta manajemen anggota dan sirkulasi. Diharapkan contoh sistem yang ditampilkan dapat dijadikan studi kasus dalam pengembangan sistem otomasi perpustakaan lebih lanjut

  • Otentikasi Sistem
  • Menu Utama

Menampilkan berbagai menu pengadaan, pengolahan, penelusuran, anggota dan sirkulasi, katalog peraturan, administrasi dan security. Menu ini dapat di setting untuk menampilkan menu sesuai dengan hak akses user (previlege), misal kita bisa hanya mengaktifkan menu penelusuran untuk pengguna umum, dsb.

  • Administrasi, Security dan Pembatasan Akses

Fitur ini mengakomodasi fungsi untuk menangani pembatasan dan wewenang user, mengelompokkan user, dan memberi user id serta password. Juga mengelola dan mengembangkan serta mengatur sendiri akses menu yang diinginkan.

  • Pengadaan Bahan Pustaka

Fitur ini mengakomodasi fungsi untuk pencatatan permintaan, pemesanan dan pembayaran bahan pustaka, serta penerimaan dan laporan (reporting) proses pengadaan.

  • Pengolahan Bahan Pustaka

Fitur ini mengakomodasi proses pemasukkan data buku/majalah ke database, penelusuran status buku yang diproses, pemasukkan cover buku/nomer barcode, pencetakan kartu katalog, label barcode, dan nomor punggung buku (call number).

  • Penelusuran Bahan Pustaka

Penelusuran atau pencarian kembali koleksi yang telah disimpan adalah suatu hal yang penting dalam dunia perpustakaan. Fitur ini harus mengakomidasi penelusuran melalui pengarang, judul, penerbit, subyek, tahun terbit, dsb.

  • Manajemen Anggota dan Sirkulasi

Ini termasuk jantungnya sistem otomasi perpustakaan, karena sesungguhnya disinilah banyak kegiatan manual yang digantikan oleh komputer dengan jalan mengotomasinya. Didalamnya terdapat berbagai fitur diantaranya: pemasukkan dan pencarian data anggota perpustakaan, pencatatan peminjaman dan pengembalian buku (dengan teknologi barcoding), penghitungan denda keterlambatan pengembalian buku, dan pemesanan peminjaman buku.

  • Pelaporan (Reporting)

Sistem reporting yang memudahkan pengelola perpustakaan untuk bekerja lebih cepat., dimana laporan dan rekap dapat dibuat secara otomatis, sesuai dengan parameterparameter yang dapat kita atur. Sangat membantu dalam proses analisa aktifitas perpustakaan, misalnya kita tidak perlu lagi membuka ribuan transaksi secara manual untuk melihat transaksi peminjaman koleksi dalam satu kategori, atau mengecek aktifitas seorang pengguna perpustakaan dalam 1 tahun.

 

PENUTUP

Pada tulisan ini telah diuraikan tentang pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam pengelolaan data elektronik dan sistem otomasi perpustakaan. Perbedaan mendasar antara digital library dan sistem otomasi perpustakaan adalah berhubungan dengan tujuannya. Digital library lebih berorientasi ke bagaimana kita dapat menshare koleksi-koleksi bahan pustaka yang sudah berbentuk file elektronik. Sedangkan system otomasi perpustakaan lebih cenderung ke bagaimana proses bisnis yang ada di perpustakaan dapat diotomasi, sehingga meringankan beban pustakawan atau pengurus perpustakaan. Perpaduan antara dua hal tersebut sangat mungkin dilakukan, dalam pengertian bahwa sistem otomasi perpustakaan disamping berorientasi ke bagaimana manajemen perpustakaan, juga menyimpan koleksi dokumen elektronik yang bisa dishare dengan menggunakan teknologi web dan internet.

 





Batam Digital Island’s

19 03 2009

logo-bdi-800

Sejarah Singkat

Batam mulai dikembangkan sejak awal tahun 1970-an sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh pertamina. Kemudian berdasarkan Kepres No. 41 tahun 1973, pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Otorita Batam.

Pengembangan Pulau Batam terbagi dalam beberapa periode . Periode pertama yaitu tahun 1971-1976 dikenal dengan nama Periode Persiapan yang dipimpin oleh Dr.Ibnu Sutowo. Periode kedua adalah Periode Konsolidasi (1976-1978) dipimpin oleh Prof.Dr.JB.Sumarlin , Setelah itu adalah Periode Pembangunan Sarana Prasarana dan Penanaman Modal yang berlangsung selama 20 tahun. Yaitu tahun 1978-1998, yang diketuai Prof.Dr.BJ. Habibie Kepemimpinan berikutnya dipegang oleh J.E Habibie yaitu bulan maret s/d juli 1998. Periode ini dikenal dengan nama Pembangunan Prasarana dan Penanaman Modal Lanjutan . Kemudian sejak tahun 1998 sampai sekarang, dibawah kepemimpinan Ismeth Abdullah dinamakan Periode Pengembangan Pembangunan Prasarana dan Penanaman Modal Lanjutan dengan perhatian lebih besar pada kesejahteraan rakyat dan perbaikan iklim investasi.

Dalam rangka melaksanakan visi dan misinya mengembangkan Batam, maka dibangunlah insfrastruktur modern yang berstandar internasional serta berbagai fasilitas lainnya, sehingga saat Pariwisata yang diminati dan mampu bersaing dengan kawasan serupa Asia Pasifik.

Berbagai kemajuan pun telah banyak dicapai, seperti tersediannya berbagai lapangan usaha yang mampu menampung angkatan kerja yang berasal hampir dari seluruh daerah di tanah air. Begitu juga dengan jumlah penerimaan daerah maupaun pusat dari waktu kewaktu terus meningkat. Hal ini tidak lain karena disebabkan oleh maraknya kegiatan industri, perdagangan, alih kapan dan pariwisataan didaerah. Namun sebagai daerah yang berkembang pesat, Batam juga tidak luput dari munculnya berbagai masalah sosial.

Untuk itulah, maka dalam rangka penyempurnaan pengembangan pulau Batam yang sedang berlangsung, maka pembangunan saat ini difokuskan kepada kesejahteraan masyarakat dengan menjalankan program social development. Hal ini diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan sosial yang timbul sebagai eksternalitas negatif dari pembangunan yang telah terjadi selama 30 tahun tersebut.

Latar Belakang Batam Dijadikan Kota Digital

Awal rencana menjadikan batam sebagai kota digital (Digital Island) datang dari WALIKOTA batam Drs. H. Ahmad Dahlan dan Ir. H. Ria Saptarika sebagai penggagas yang mewakili dari pemerintah kota batam untuk menjadikan BATAM sebagai DIGITAL ISLAND. Dengan maksud menumbuhkembangkan pemakaian teknologi digital di Kota Batam dengan aplikasi berbagai produk teknologi informasi yang bertujuan untuk efisiensi layanan publik dan meningkatkan kinerja di instansi Pemerintah maupun Swasta.

Bagi pemerintah kota batam mejadikan kota Batam sebagai Kota Digital sangat erat kaitan nya dengan SEZ (Special Economic Zone) yang ingin menjadikan kecanggihan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk membangun daya saing ekonomi Batam, sebagai tuntutan dan kebutuhan kalangan dunia usaha dari dalam dan luar negeri. Menerapkan sistem pelayanan online yang terbuka untuk publik  yang meliputi : Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu yang dikelola pada Pusat Pelayanan Investasi gedung One Stop Service (OSS) Kota Batam, Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis SIAK, Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Online seperti penerapan sistem DARA, Sistem Administrasi Keuangan Daerah (SAKD), PERSO di Bagian Keuangan Setda Kota Batam, Sistem Informasi Lingkungan yang diterapkan di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam, dan Sistem Informasi Perencanaan Daerah yang diterapkan di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam. Disamping itu, pemerintah kota juga akan memperkenalkan Sistem Aplikasi dalam pengurusan Surat Keterangan Asal bagi kalangan eksportir, termasuk sistem online penerimaan siswa baru (PSB) dan kegiatan harian pemerintah yang dikemas melalui situs pemko yang ada pada setiap badan, dinas, dan kantor.

 

P E S T  A N A L I S I S

POLITIC (P)

Ø  Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia. Di tingkat Pemerintah Pusat dibawah koordinasi Kantor Kominfo aplikasi teknologi multi-media dan telematika  telah diprogramkan ke berbagai Departemen, Kementerian dan Badan atau Lembaga. Kegiatan tele-conference yang memanfaatkan berbagai teknologi multi-digital media menjadi hal yang biasa. Selanjutnya langkah-langkah yang dibutuhkan di Daerah termasuk Kota Batam adalah penerapan sistem dan aplikasi teknologi moderen ini ke dalam tataran operasional yang lebih professional baik dalam bentuk kemudahan pelayanan public (e-public service) misalnya pelayanan perizinan terpadu (One Stop Service) dan satu atap (One Roof Service), pengembangan pendidikan, multi-media informasi pembangunan, dan sampai ke modernisasi administrasi.

ECONOMY (E)

Penduduk pulau batam mayoritas tenaga kerja dari luar pulau batam yang bekerja di industri – industri skala nasional maupun internasional dengan keahlian dan profesionalisme dibidangnya.

Perekonomian nya bergerak dibidang industri perkapalan, perakitan teknologi, manufaktur, pariwisata, perbankan dan dengan peningkatan penghasilan penduduk belakangan berkembang industri real estate.

Melalui pemerintahan kota (PEMKO) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang masih lemah, dalam hal ini PEMKO batam mengembangkan UMKM dimasyarakat dengan mendirikan koperasi disegala sektor.

Diberikannya status FTZ (Free Trade Zone) oleh pemerintah pusat penggunaan teknologi digital sangat membantu untuk mempermudah berinvestasi di pulau batam.

Iklim tenaga kerja dipulau batam yang masih kondusif dengan organisasi – organisasi pekerja yang ada.

SOSIAL (S)

Masyarakat Inti pulau Batam adalah orang melayu yang notabane nya welcome terhadap pendatang dari luar (tenaga kerja) dan budaya sehari hari masyarakat batam juga budaya melayu.

Mayoritas masyarakat batam tenaga kerja dari luar pulau batam yang menjadikan batam sebagai kota multi ethnis.

Bertambahnya jumlah penduduk menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah kota batam, penerapan kota digital sangat bermanfaat untuk mempercepat proses penyelesaian permasalahan.

Masyarakat batam yang sudak melek teknologi dan tidak asing dengan teknologi digital.

TECHNOLOGI (T)

Penggunaan teknologi moderen ke dalam tataran operasional yang lebih professional baik dalam bentuk kemudahan pelayanan public (e-public service) misalnya pelayanan perizinan terpadu (One Stop Service) dan satu atap (One Roof Service), pengembangan pendidikan, multi-media informasi pembangunan, dan sampai ke modernisasi administrasi.

S W O T    A N A L I S I S

Strenght (S) Kekuatan

Diberikannya status FTZ (Free Trade Zone) undang – undang no.36 tahun 2000 tentang kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia.

Industri – industri atau perusahaan – perusahaan nasional maupun multi nasional yang telah menerapkan teknologi digital.

Fasilitas taman Hot Spot yang ada disudut kota mempermudah mengakases internet

Komputerisasi yang diterapkan di kantor – kantor pemerintahan, swasta maupun di sekolah – sekolah.

Sumber daya manusia yang profesional.

Teknologi PERBANKAN dipulau batam yang telah menerapkan digitalisasi.

Weakness (W) Kelemahan

Pemerintah Kota Batam belum merencanakan dengan baik tahap – tahap (prosedur) untuk menjadikan batam sebagai kota digital.

Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat belum begitu mengerti dengan kota digital.

Kurangnya fasilitas taman HotSpot di sudut – sudut kota.

Jaringan Komputer yang terhubung di Dinas, Badan, Kantor pemerintahan kota batam belum terkoneksi dengan baik. Baik menggunakan LAN, WAN, MAN maupun Wireless.

Belum berjalan dengan baik sistem administrasi online baik di Dinas Pemko Batam, Beacukai, Perpajakan, Kepolisian dan kantor lainnya yang bersifat pelayanan Publik.

Sumber Daya Manusia yang masih dianggap kurang.

Opportunities (O) Peluang

Mempermudah Investor jika menanamkan Modalnya dibatam.

Meningkatkan daya saing Batam sebagai salah satu kota yang diberikan status FTZ (Free Trade Zone) baik dalam negeri (Karimun dan Bintan) maupun Luar Negeri (Malaysia,Vietnam dan China).

Peluang yang besar untuk penerapan teknologi-teknologi baru dengan perkembangan Informasi Teknologi (IT) sebagai penunjang Digitalisasi.

Masyarakat Batam yang mayoritas Pekerja Industri / Perusahaan – perusahaan multinasional yang telah lebih dulu menggunakan teknologi Digital.

Peluang untuk meningkatkan pariwisata dengan menjadikan kota MICE (Meetings Incentives Conventions and Exhibitions)

Sebagai peluang untuk mendukung Visit Batam 2010 “Experience It…”

Threats (T) Ancaman

Hambatan Internal berkenaan dengan fasilitas atau teknologi yang digunakan masih butuh penyesuaian dengan SDM yang dimiliki.

Anggaran Biaya / Dana yang dikeluarkan pemerintah kota (Pemko) Batam untuk mewujudkan Batam Kota Digital sangat besar.

Kurangnya fasilitas publik yang bersifat gratis pengkasessanya terhadap masyarakat.

Belum didukung 100 % dari elemen masyarakat.

Pengaksessan jaringan yang kurang terkoneksi antar dinas, badan, lembaga, kantor dan instansi mengakibatkan tidak berjalannya sistem online yang berakibat lama nya pengurusan surat – surat izin oleh investor.

Kurangnya data base yang memuat tentang informasi – informasi baik data – data statistik penduduk, pelajar/mahasiswa, pekerja, informasi lowongan kerja dan lain – lain yang berbentuk digital.

Strategi Strenght (Kekuatan) – Opportunities (Peluang)

Dijadikannya batam sebagai kota perdagangan dan pelabuhan bebas (FTZ) dimanfaatkan oleh pemerintah kota (Pemko) batam untuk menarik investor sebanyak mungkin dengan fasilitas yang untuk mempermudah investor menanamkan modal nya dipulau batam. Ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan – perusahaan / industri – industri baik yang bersekala nasional maupun internasional membangun perusahaan nya dipulau batam dengan adanya perusahaan tersebut tersedotnya tenaga kerja dari buruh kasar sampai yang profesional akan berakibat meningkatnya perekonomian rakyat serta peningkatan pendapatan Negara. Status ini juga dimanfaatkan permerintah batam untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik untuk berkunjung ke batam dengan kemudahan – kemudahan bertransaksi menggunakan teknologi digital. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan tersebut kota batam menjadikan batam sebagai kota MICE (Meeting Insentive Convention and Exhibition) menyediakan fasilitas tersebut untuk keperluan wisatawan sebagai wujud dari Visit Batam 2010 “Experience It…”

Strategi Weakness (Kelemahan) – Opportunities (Peluang)

Menyediakan fasilitas publik yang gratis seperti HotSpot sudut – sudut kota dengan bekerjasama dengan Telkom, Telkomsel dan Indosat perusahaan yang berhubungan penyediaan layanan internet untuk mendirikan HotSpot tersebut dilingkungan yang aman dan nyaman. Melakukan konektifitas jaringan komputer (LAN,WAN,MAN dan Wireless) dengan kantor instansi seperti Dinas – dinas Pemko Batam – Beacukai – Badan Pertanahan Nasional – Kepolisian – Perpajakan – DPRD dan kantor – kantor pelayanan publik lainnya dengan menerapkan System Administrasi Online untuk mempermudah investor menanamkan modal nya di Batam. Memberikan pelatihan pegawai pemerintahan disemua instansi terhadap penerapan komputer digital sistem administrasi online.

Strategi Strenght (Kekuatan) – Threats (Ancaman)

Komputerisasi yang di tetapkan disegala bidang memudahkan untuk melakukan pengumpulan informasi berhubungan dengan database baik itu data statistik penduduk sampai ke penyediaan informasi pendidikan dan ketenagakerjaan. Pemerintah kota batam mengkhususkan anggaran dana setiap tahunnya untuk keperluan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kota digital.

Strategi Weakness (Kelemahan) – Threats (Ancaman)

Mempererat kerjasama dengan pihak – pihak perusahaan dibidang penyediaan layanan internet seperti TELKOM, TELKOMSEL dan INDOSAT sebagai pelayan digital dibidang internet. Bekerjasama dengan PERBANKAN yang berada di Batam yang telah menerapkan sistem Digital. Pemerintah kota batam selalu berkoordinasi dengan instansi – instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik / pelayanan investor seperti Bea dan Cukai dalam penggunaan teknologi digital pelayanan sistem administrasi online.

CORE COMPETENCE

Pemerintah kota batam menyediakan fasilitas layanan SIAK terhadap masyarakat untuk pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk), Surat Lahir dan Kartu Keluarga yang berhubungan dengan kependudukan.

Memberikan kemudahan terhadap investor dengan pelayanan public (e-public service) misalnya pelayanan perizinan terpadu (One Stop Service) dan satu atap (One Roof Service), pengembangan pendidikan, multi-media informasi pembangunan, dan sampai ke modernisasi administrasi.

Pemerintah kota Batam menyediakan tempat HOT SPOT di halaman terbuka atau taman untuk mempermudah masyarakat mengakses internet gratis dan rencana dari pemerintah kota batam akan menyediakan 1000 titik Hot Spot di setiap sudut di kota Batam.

Penggunaan IT (Teknologi Informasi) di dunia Pendidikan, dari Penerimaan Siswa Baru (PSB), penggunaan data base siswa dan guru / staf tata usaha, pelaksanaan ujian menggunakan teknologi digital seperti komputer, dan menghubungkan jaringan komputer sekolah yang satu dengan sekolah yang lain saling berhubungan begitu juga terhubung dengan Dinas Pendidikan baik kota maupun propinsi. Jauh sebelum itu pemerintah kota batam melalui dinas pendidikan pernah mencanangkan one school one Computer Laboratory.

Competitive Advantage

Batam kota digital (DIGITAL ISLAND) menjadikan Batam lebih kompetitif dalam kemudahan – kemudahan berinvestasi di pulau tersebut, dengan adanya kemudahan – kemudahan tersebut menjadi daya tarik investor untuk menanamkan modal nya di batam yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah dari pajak yang meningkat yang dikelola oleh pemerintah kota batam. Multi efek yang lain tentu akan berkembangnya sektor Pariwisata, Real Estate, Perbankan dan Jasa. Serta meningkatkan ekonomi mikro di sektor reel, seperti tumbuhnya UMKM di tiap – tiap kecamatan.

VISI    :           “BATAM KOTA DIGITAL MEMUDAHKAN BERINVESTASI”

“Digital Islands Is Easy Invest”

Latarbelakang Otorita Batam (OB) – Badan Pengusahaan Kawaswa (BPK)

Batam, sebagai daerah yang dibentuk oleh pemerintah pusat ditujukan untuk menjadi tempat penanaman investasi baik PMA maupun PMDN. Letak wilayahnya yang strategis karena berdekatan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura membuat Batam menjadi tempat yang efisien untuk penanaman invetasi. Hal ini ditunjang dengan peraturan tentang pengelolaan Pulau Batam. Pada awalnya pengembangan fungsi Batam didasarkan atas Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971 tentang “Pengembangan Pembangunan Pulau Batam dibawah naungan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau sering disebut dengan Badan Otorita Batam (BOB), “yang meliputi wilayah Batu Ampar saja”, yang diarahkan untuk Membangun Pulau Batam sebagai Kawasan Berikat (Bonded Warehouse). Peraturan perundangan terakhir yaitu Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992 memperluas wilayahnya meliputi Pulau batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang serta beberapa Pulau Kecil yang berada di sekitar pulau Rempang-Galang (Wilayah Barelang). Sedangkan penetapan Pulau Batam sebagai daerah Industri tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1978 yang disempurnakan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1998.

Adanya otonomi daerah dan dijadikannya Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang daerah nya menjadi Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2007 maka peran dari Otorita Batam (OB) digantikan dengan Badan Penguasahaan Kawasan (BPK) yang berperan lebih dalam melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas berkaitan dengan Investasi di Pulau Batam.

P E S T  A N A L I S I S

POLITIC (P)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2007 pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) yang akan menggantikan fungsi dari Otorita Batam (OB).

Adanya otonomi daerah dan desentralisasi.

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (Demokrat) dan Wakil nya Jusuf Kala (Partai Golkar) salah satu dari partai yang mendukung perdagangan bebas.

Gubernur Kepulauan Riau (Ismeth Abdullah) yang notabane nya sebagai mantan ketua Otorita Batam (OB).

ECONOMY (E)

Penduduk pulau batam mayoritas tenaga kerja dari luar pulau batam yang bekerja di industri – industri skala nasional maupun internasional dengan keahlian dan profesionalisme dibidangnya.

Perekonomian nya bergerak dibidang industri perkapalan, perakitan / pembuatan elektronika, manufaktur, pariwisata, perbankan dan dengan peningkatan penghasilan penduduk belakangan berkembang industri real estate.

Iklim tenaga kerja dipulau batam yang masih kondusif dengan organisasi – organisasi pekerja yang ada.

Ekonomi Mikro perkembangan perekonomian di sektor riil dengan adanya UMKM.

SOSIAL (S)

Masyarakat Inti pulau Batam adalah orang melayu yang notabane nya welcome terhadap pendatang dari luar (tenaga kerja) dan budaya sehari hari masyarakat batam juga budaya melayu.

Mayoritas masyarakat batam tenaga kerja dari luar pulau batam yang menjadikan batam sebagai kota multi ethnis.

Tenaga pekerja yang masuk Batam meningkat tajam dengan di sahkannya batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone) baik yang profesional maupun tenaga kerja kasar (buruh) yang tidak mempunyai keahlian.

TECHNOLOGI (T)

Penggunaan teknologi moderen ke dalam tataran operasional yang lebih professional yang digunakan industri – industri / perusahaan – perusahaan Multi Nasional yang menanamkan modalnya di pulau batam.

Penggunakan teknologi informasi serta pengaplikasian administrasi online yang digunakan BPK untuk mempermudah investasi di Batam.

S W O T    A N A L I S I S

Strenght (S) Kekuatan

Faktor kekuatan Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) di banding dengan otorita batam (OB), dilihat dari undang – undang PP No. 46 Tahun 2007 yang mengatur kedua badan tersebut namun dalam hal ini Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) mempunayai berbagai kelebihan diantaranya :

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun, daerah operasionalnya menyeluru tidak terbatas (Enclave) yang meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang lainnya.

Tersedia bangunan pabrik seluas 1000 meter persegi di atas lahan 2000 meter persegi, tersedianya pekerja terdidik baik dari dalam negeri maupun ekspatriat, aplikasi investasi asing diproses secara one stop policy dan disetujui dalam waktu tak lebih dari 20 hari. Semua perizinan diproses dalam satu atap oleh Otorita Batam (Batam Industrial Development Authorithy). Keunggulan lainnya adalah tanpa bea impor/ekspor untuk mesin, equipment, suku cadang dan raw material.

Weakness (W) Kelemahan

Penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) yang ditangani oleh Badan Penguasaan Kawasan (BPK) dinilai membuat iri daerah lain. Daerah-daerah menuntut perlakuan serupa. Padahal, jika semua tuntutan dipenuhi, pendapatan negara akan turun drastis.

Perpu itu belum menjamin tak terjadi penyelundupan seperti yang jamak terjadi selama ini. Sebab ada disparitas harga antara di KEK dengan kawasan perbatasan sangat besar. Beberapa pendapat lain yang tidak setuju dengan penetapan KEK menyatakan Indonesia tidak cocok dengan KEK. Malah terjadi salah kaprah tentang dasar penentuan KEK. Memang tren KEK sedang menjamur di beberapa Negara. Di Cina, KEK terbukti sukses. Tapi jika ditelisik lebih jauh, kondisi Cina dengan Indonesia beda. Pada masa awal pemberlakuan kebijakan open door, Cina punya masalah dengan tingginya tarif impor dan birokrasi yang tak efisien. Untuk mengatasi masalah dengan cepat, Cina membuat KEK yang menyediakan insentif pajak khusus dan kebebasan ekspor-impor yang lebih besar. Di Indonesia, hampir semua jenis tarif penting sudah sangat rendah. Bahkan kebijakan open door sudah jauh lebih dulu diterapkan di Indonesia. Seharusnya, Indonesia fokus pada isu lain, diantaranya mengatasi masalah ekonomi, biaya tinggi dalam industri karena pembebasan PPN dalam jangka panjang tidak menguntungkan Negara.

Opportunities (O) Peluang

Banyak peluang yang bisa diambil Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) dengan diberlakukannya FTZ dipulau batam, salah satunya dibidang Pariwisata. Membuka jalur pariwisata misalnya dari Singapore ke Batam dan dari Batam langsung Ke Bali, atau dari luar negeri ke Batam dengan memanfaatkan status bandara Internasional Hang Nadim ke rute – rute tempat pariwisata yang ada di seluruh Indonesia.

Threats (T) Ancaman

Ancaman dari luar datang dari Negara tetangga yang menerapkan pola yang sama dengan BPK dengan menerapkan FTZ didaerah nya masing – masing seperti Malaysia, Vietnam dan China yang menjadi saingan Batam.

Masih belum dicabutnya PP No. 63 2003 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), pemerintah pusat harus menghapus peraturan tersebut sehingga Sehingga barang elektronik, mobil, bebas pajak masuk ke Batam.

Strategi Strenght (Kekuatan) – Opportunities (Peluang)

Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) yang ditunjuk untuk mengelolala kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (FTZ)  tidak hanya memberikan kemudahan investor mengurus surat izin dengan proses one stop policy kurang dari 20 hari disamping itu BPK juga menyiapkan lahan sekitar 2000 meter persegi dimana 1000 meter persegi sudah tersedia bangunan pabrik dan memberikan penyewaan lahan selama 70 tahun memberikan keuntungan kepada investor. Perekonomian yang akan dikembangkan pada sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan dan pariwisata. Dengan adanya fasilitas tersebut menciptakan peluang investor untuk mengembangkan bisnis nya dipulau batam tidak hanya disektor industri tetapi investor bisa mengembangkan sektor pariwisata dengan mendirikan Resort – resort dengan lahan yang sudah ditentukan oleh BPK.

Strategi Weakness (Kelemahan) – Opportunities (Peluang)

Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) yang masih baru terbentuk masih banyak belajar lagi dengan negara yang telah sukses menerapkan FTZ seperti China, dan kerjasama terhadap negara yang menerapkan FTZ lebih ditingkatkan. Singapore negara tetangga yang telah berjanji untuk mempromosikan batam kedunia internasional tidak diragukan lagi, dimana investor yang ada dibatam didominasi oleh investor dari singapore. Bekerjasama nya BPK dengan Negara tetangga Singapura akan menguntungkan batam, tidak hanya disektor industri namun juga disektor pariwisata, dimana tiap minggu nya lebih dari seribu wisatawan singapore menghabiskan akhir pekannya di Batam.

Strategi Strenght (Kekuatan) – Threats (Ancaman)

Kurangnya nilai jual batam akibat adanya PP No.63 2003 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Presiden Megawati (PDIP) kabinet Gotong Royong sebelum Badan Pengusahaan Kawasan terbentuk, dengan terbentuknya BPK PP tersebut sekarang pada tahap revisi / pemerintahan SBY mencari solusi pengganti PP tersebut, yang dapat menghambat investasi di Pulau Batam. Dengan ditetapkanya Batam sebagai daerah FTZ seharusnya PP tersebut tidak berlaku lagi. Pemanfaatan letak geografis Batam yang berhadapan langsung dengan singapore menjadi nilai tambah tersendiri dibanding dengan Vietnam dan Malaysia.

Strategi Weakness (Kelemahan) – Threats (Ancaman)

Untuk mengatasi penyeludupan yang sering terjadi akibat banyaknya pelabuhan – pelabuhan tikus di Batam untuk itu Dewan Kawasan (DK) yang didalam nya terdapat Bea dan Cukai, Kepolisian Maupun Angkatan (AD,Aldan AU) mengamankan daerah batam dari penyeludupan dan sekaligus ancaman dari luar negeri.

CORE COMPETENCE

Badan Pengusahaan Kawasan menyediakan lahan 2000 meter persegi untuk investor mendirikan Industri, 1000 meter persegi dari 2000 meter persegi sudah didirikan pabrik oleh pihak BPK untuk di sewakan kepada investor.

Menjamin pengurusan izin usaha dengan One Stop Policy kurang dari 20 hari.

Tanpa bea impor/ekspor untuk mesin, equipment, suku cadang dan raw material.

Dengan diberikan Hak sewa bangunan maupun pengelolaan pelabuhan dalam jangka 70 tahun.

Daerah Operasionalnya BPK menyeluru, tidak terbatas (Enclave) yang meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru.

Competitive Advantage

Kewenangan yang diberikan kepada Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) dalam mengelola kawasan, mendatang kan Investor dan penyediaan fasilitas menjadikan BPK lebih leluasa dibandingkan dengan Otorita Batam (OB), walaupun dalam kenyataan nya struktur yang ada di BPK itu dari Otorita Batam, yang membedakan Undang – undang pemberian wewenangnya saja. Manfaat lain dari kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas multi player effect terhadap perkembangan / kemajuan perekonomian Batam khusus nya Indonesia pada umumnya.

VISI    :           “BATAM KOTA INVESTASI PILIHAN INVESTOR”

“BATAM ISLAND Choise Investmen City”

KESIMPULAN

BATAM kota Digital (Digital Islands) yang direncanakan oleh pemerintah kota batam sangat bermanfaat bagi perkembangan investasi di pulau tersebut dengan memberikan kemudahan terhadap investasi untuk melakukan pengurusan investasi menggunakan teknologi digital. Dan tidak hanya itu menyediakan informasi terhadap masyarakat yang dapat diakses langsung oleh masyaratakat berupa informasi digital dan layanan digital online.

Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) yang menggantikan Otorita Batam sesuai undang – undang yang dikeluarkan oleh pemerintah berperan penting terhadap perkembang daerah perdagangan dan pelabuhan bebas (FTZ) untuk menyediakan kebutuhan para investor yang menanamkan investasi nya di pulau digital tersebut. Dengan wewenang yang diberikan kepada BPK mempunayai hak penuh terhadap Pulau Batam dalam hal investasi.